Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia harus memperhatikan seluruh kekuatan ekonomi dunia.
Hal itu dinyatakan Airlangga menyikapi pemilihan presiden Amerika Serikat yang akan berlangsung Selasa 5 November 2024 dengan kandidat Kamala Harris dan Donald Trump, serta menyikapi kondisi gejolak geopolitik dan ekonomi global.
"Seluruh dunia masih melihat bahwa global belum baik-baik saja. Sehingga kita juga harus memperhatikan perkembangan kekuatan ekonomi di negara-negara lain," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan, Indonesia begitu juga negara-negara ASEAN yang lain, mengandalkan konsumsi di Eropa, China, maupun di Amerika Serikat.
"Sehingga tentu perlu kita perhatikan agar kalau ekonomi dunia kembali sebelum pre-pandemi, pre-pandemi kan pertumbuhannya relatif tinggi di atas 6 persen, sekarang kan masih rata-rata di 3 persen," kata dia.
Menurut dia, Indonesia akan mengantisipasi kebijakan dari masing-masing kandidat Presiden AS yang ada saat ini.
Dia mengatakan, di bawah kepemimpinan Joe Biden, AS mendorong agar manufaktur kembali ke AS.
Sebelumnya AS mendorong manufaktur di negara-negara Asia termasuk China.
"Sekarang mereka merasa bahwa dengan kekuatan teknologi di Asia yang utamanya China juga semakin tinggi, mereka tidak ingin ada ketergantungan terhadap Asia," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, AS mengeluarkan Inflation Reduction Act termasuk di dalamnya untuk critical mineral.
"Nah bagi Indonesia kita sudah mulai berbicara dengan Amerika untuk critical mineral. Karena kita adalah the largest producer daripada nikel dan EV ecosystem termasuk anodanya.
Jadi bukan hanya berbasis kepada bahan baku mineralnya, tetapi anodanya yang basisnya adalah carbon black," ujar dia.
Lebih jauh dia menyampaikan kepemimpinan di AS akan berpengaruh juga terhadap situasi perang baik di Ukraina dan Israel, di mana kedua perang itu mempengaruhi harga-harga, salah satunya harga minyak dunia.
Baca juga: Airlangga Hartarto menilai KEK jadi pondasi ekonomi pemerintahan selanjutnya
