Pupuk Indonesia komitmen untuk ikut wujudkan ketahanan pangan nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk ikut mewujudkan ketahanan pangan nasional terlebih kehadiran komoditas strategis itu menjadi penting dalam mendukung produksi, serta mendorong produktivitas tanaman pangan nasional.

"Isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras serta pertambahan jumlah penduduk," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data yang dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan kebutuhan beras mencapai 37,9 juta ton dengan jumlah penduduk 324 juta orang. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia sebesar 282 juta dengan kebutuhan beras sekitar 30,9 juta ton.

Di samping itu, lanjutnya, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.

Menurut dia, perusahaan dalam lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 juta ton. Pada saat yang bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan sejumlah strategi untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk untuk petani.

Dalam memastikan soal ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia telah menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk pelaksanaan distribusi Pupuk.

Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan dan posisi stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.

“Jadi ini transparan dan menjadi inovasi dari Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad dalam Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada sesi Lumbung Pangan untuk Kemandirian.

Sementara mengenai masalah keterjangkauan, lanjutnya, tingginya harga pupuk bakal berdampak negatif ke produksi padi.

Berdasarkan kalkulasi pihaknya, setiap kenaikan harga pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen dan 14 persen pupuk NPK.

Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk tersebut bakal berdampak ke penurunan produktivitas tanaman pangan hingga 0,5 ton per hektare, serta penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 juta per hektare.

“Nah, daya belinya ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita selalu menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia bisa memproduksi pupuk dengan lebih efisien, dengan lebih kompetitif,” ujar Rahmad.

Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi pembangunan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, serta meminimalisir regulatory cost.

Dia menambahkan keterjangkauan harga pupuk tergantung pula pada harga bahan baku terutama gas. Dalam hal ini, dia memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang telah menerapkan harga gas murah US$6 per MMBTU.

Di atas itu semua, dia menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tidak bisa hanya dari peran satu institusi. Dia mendorong setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja sama demi mewujudkan hal tersebut.

“Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tidak bisa satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” ujar Rahmad.