Ekonom Faisal Basri wafat

Jakarta (ANTARA) - Ekonom alumnus Universitas Indonesia (UI) dan juga pendiri Institute for Development of Economics & Finance (Indef), Faisal Basri, meninggal dunia pada Kamis dini hari di Rumah Sakit Mayapada Kuningan Jakarta.

"Iya," kata ekonom Indef Tauhid Ahmad saat dikonfirmasi ANTARA melalui pesan singkatnya di Jakarta, Kamis.

Tauhid juga sebelumnya membagikan pesan duka yang bertuliskan "Innalillahi wa innailaihi rodji’un, Telah berpulang ke rahmatullah hari ini

Kamis, 5 September 2024, pukul 03.50 WIB di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta, suami, ayah, anak, abang, adik, uwak, mamak, kami tersayang Bp. Faisal Basri bin Hasan Basri Batubara,"

Rumah duka almarhum Faisal Basri berada di Komplek Gudang Peluru Blok A 60 Jakarta Selatan.

Faisal Basri menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (1985) dan meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika (1988), sebagaimana dikutip dari laman LPEM FEB UI.

Keponakan dari mendiang mantan Wakil Presiden RI Adam Malik ini memulai karir sebagai pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia untuk mata kuliah Ekonomi Politik, Ekonomi Internasional, Ekonomi Pembangunan, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi.

Faisal juga merupakan pengajar pada Program Magister Akuntansi (Maksi), Program Magister Manajemen (MM), Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan (MPKP), dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia (1988-sekarang).

Dalam karir akademisnya, Fasial pernah menjadi Ketua Jurusan ESP (Ekonomi dan Studi Pembangunan) FEBUI (1995-1998), dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta (1999-2003).

Sementara di bidang pemerintahan, Faisal Basri pernah mengemban amanah sebagai anggota Tim “Perkembangan Perekonomian Dunia” pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN (1985-1987) dan anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI (2000).

Baca juga: Ekonom proyeksikan bank sentral AS pangkas suku bunga FFR dua kali pada 2024

Baca juga: Ekonom CSIS nilai aturan PPN 12 persen perlu dievaluasi lagi