Jalur Gaza lebih butuh gencatan senjata, bukan senjata

Baghdad (ANTARA) - Konflik Israel-Hamas, yang mengakibatkan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza, telah berlangsung setengah tahun. Di tengah tragedi ini, tindakan Amerika Serikat (AS), sekutu utama Israel, telah memicu kekhawatiran dan menuai kritik serius di kalangan masyarakat internasional.

Meskipun Washington mengklaim mendukung gencatan senjata di wilayah kantong Palestina yang hancur akibat perang itu, tindakannya berulang kali bertentangan dengan kata-katanya sendiri. Dalam kasus terbaru, ketika secara lisan mengkritik Israel karena membunuh tujuh pekerja bantuan dari badan bantuan pangan internasional World Central Kitchen di Gaza pada 1 April, AS pada hari yang sama menyetujui pengiriman lebih dari 1.000 bom MK-82 seberat 500 pon (lebih dari 226 kg) dan lebih dari 1.000 bom berdiameter kecil ke Israel.

Jelas terlihat bahwa kritik Washington terhadap Israel hanya menjadi kedok untuk mengalihkan tekanan opini publik global, karena sikap mereka yang sesungguhnya ditunjukkan dengan terus mengirimkan senjata ke Israel selama konflik Gaza.

Bagi para politisi Amerika, kewajiban politik untuk mengelakkan sekutunya dari tanggung jawab melebihi kebutuhan mendesak untuk mengakhiri krisis kemanusiaan yang makin memprihatinkan di Gaza.

Konflik Gaza telah memakan korban jiwa lebih dari 33.000 warga Palestina, yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Pada Maret, PBB memperingatkan bahwa 1,1 juta orang di Gaza, atau setengah dari populasi Gaza, menderita kelaparan akibat blokade ketat yang diberlakukan oleh Israel.

Foto yang diambil pada 1 April 2024 menunjukkan bangunan hancur di dekat Rumah Sakit Shifa di Kota Gaza. (Xinhua/Mohammed Ali)

Pada 25 Maret, Dewan Keamanan PBB akhirnya mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza selama bulan suci Ramadan, setelah AS berulang kali memveto resolusi-resolusi sebelumnya yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata.

Namun secara mengejutkan, Amerika, yang abstain dalam pemungutan suara, menyatakan resolusi tersebut "tidak mengikat," meskipun pada kenyataannya, resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB mengikat secara hukum.

Pernyataan dan tindakan pemerintah AS tentang konflik Gaza tidak hanya menantang wewenang Dewan Keamanan PBB, tetapi juga menghambat upaya internasional untuk memulihkan perdamaian di Gaza.

Menanggapi tekanan internasional yang terus meningkat, AS menyuguhkan pertunjukan politik dalam upaya perdamaian dengan mengirimkan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan pejabat lainnya ke kawasan konflik tersebut beberapa kali untuk memediasi gencatan senjata di Gaza, yang seharusnya dapat dicapai dengan mudah jika Washington sungguh-sungguh menginginkannya.

Selain itu, AS juga mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui udara, yang jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan pengiriman senjatanya yang masif ke Israel.

Masyarakat internasional sedang menunggu untuk melihat AS mengambil lebih banyak tindakan nyata dan lebih sedikit aksi kosong, setidaknya dengan langkah pertama menghentikan pasokan senjatanya ke Israel.