Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan total anggaran subsidi pupuk naik menjadi Rp54 triliun untuk alokasi 2024 setelah pemerintah menetapkan adanya tambahan volume dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.
“Jadi awalnya kan ditambah Rp14 triliun, tapi kemudian setelah pemerintah melihat saat Indonesia bisa swasembada pangan, itu berapa pupuk yang dialokasikan? Itu dialokasikan sebesar 9,5 juta ton maka dikembalikan ke angka 9,5 juta ton. Jadi tahun ini anggarannya menjadi Rp54 triliun,” kata Rahmad di sela Buka Puasa Bersama Media bertajuk Kinerja Berkelanjutan Pupuk Indonesia di Jakarta, Senin.
Rahmad menyampaikan anggaran pupuk bersubsidi sebelumnya mencapai Rp26 triliun. Penambahan anggaran tersebut untuk mencapai volume pupuk sesuai kebutuhan pertanian sehingga bisa mencapai swasembada pangan seperti 2017.
Dia mengatakan keputusan penambahan alokasi dana pupuk subsidi tersebut telah dibahas dalam rapat bersama Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin oleh Kementerian Perekonomian.
Ia menjelaskan proses penyaluran anggaran untuk sektor pertanian masih dalam tahap pengurusan. Beberapa peraturan, termasuk Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), harus direvisi untuk mengakomodasi perubahan tersebut.
Selain itu, pengurusan anggaran belanja tambahan (ABT) juga sedang dalam proses. Proses ini membutuhkan waktu dan telah melibatkan rapat koordinasi di level Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian. Upaya intensif sedang dilakukan untuk memastikan kelancaran proses tersebut.
“Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini itu bisa diputuskan melalui rapat menteri, harapan kami di bulan ini sudah bisa diputuskan sehingga 9,5 juta ton sudah bisa benar benar bisa direalisasikan,” ujar Rahmad.
Rahmad juga memastikan bahwa pihaknya siap memasok 9,5 juta ton pupuk subsidi yang ditugaskan oleh pemerintah guna mewujudkan swasembada pangan. Sebab pihaknya mampu memproduksi 14 juta ton per tahun.
Dia menyebut dari 9,5 juta ton pupuk subsidi 5 jut ton di antaranya merupakan pupuk urea, sedangkan 4,5 juta ton lainnya merupakan pupuk NPK.
Rahmad menambahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan kepada pihaknya bahwa program pupuk subsidi harus didasarkan pada volume kebutuhan pupuk, bukan hanya mengikuti anggaran.
Menurut dia, penetapan volume pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton di 2024 disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan anggarannya diatur secara proporsional dari tahun ke tahun.
Langkah tersebut, lanjut Rahmad, tepat untuk memastikan ketersediaan pupuk subsidi yang cukup dan stabil bagi petani Indonesia.
“Saya rasa langkah yang ditetapkan oleh Presiden itu benar, pupuk subsidi itu ditetapkan volumenya 9,5 juta ton kebutuhannya lantas anggarannya mengikuti dari tahun ke tahun,” kata Ahmad.
Baca juga: PLN dan Pupuk Indonesia gandeng ACWA Power kembangkan industri hidrogen hijau terintegrasi
Baca juga: PT Pupuk Indonesia apresiasi polisi ungkap penyelewengan 25 ton pupuk bersubsidi
Berita Lainnya
Lemkapi minta seluruh kapolda bantu Kementan untuk capai swasembada pangan
27 April 2024 16:32 WIB
Nicholas Saputra mengaku belajar banyak dari serial "Secret Ingredient"
27 April 2024 16:03 WIB
LPAI serukan pemerintah blokir gim daring yang mengandung unsur kekerasan
27 April 2024 15:50 WIB
Ganda putri Lanny/Ribka gandakan keunggulan Indonesia atas Hong Kong
27 April 2024 15:40 WIB
Oppo A60 hadir dengan Snapdragon 680 dan kamera utama 50 MP
27 April 2024 15:33 WIB
Tim SAR perluas pencarian penumpang yang jatuh dari KMP Reinna
27 April 2024 15:27 WIB
Anies Baswedan hormati langkah PKB dan NasDem gabung koalisi Prabowo-Gibran
27 April 2024 15:14 WIB
Houthi akui anggotanya serang kapal tanker Inggris dan tembak jatuh drone AS
27 April 2024 15:07 WIB