Teheran (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian, dalam pertemuan dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk di Jenewa, mengusulkan pembentukan komisi untuk menyelidiki dugaan kejahatan Israel di Jalur Gaza.
"Pada pertemuan dengan komisaris tinggi hak asasi manusia di Jenewa, menteri luar negeri Iran memaparkan pembentukan komisi untuk menetapkan fakta-fakta kejahatan rezim Israel di Jalur Gaza sebagai tanggung jawab Dewan Hak Asasi Manusia PBB," tulis pemerintah Iran di platform Telegram pada Selasa (27/2).
Amirabdollahian juga menekankan pentingnya mencegah PBB didiskreditkan karena situasi yang terjadi saat ini di wilayah kantong Palestina itu, lanjutnya.
Pada 7 Oktober 2023, gerakan Palestina Hamas melancarkan serangan roket skala besar terhadap Israel dari Gaza dan melanggar perbatasan, menewaskan 1.200 orang dan menculik sekitar 240 lainnya.
Israel melancarkan serangan balasan, memerintahkan blokade total terhadap Gaza, dan memulai serangan darat ke daerah kantong Palestina dengan tujuan untuk melenyapkan pejuang Hamas dan menyelamatkan para sandera.
Sedikitnya 29.700 orang telah terbunuh sejauh ini di Jalur Gaza, kata pemerintah setempat.
Pada 24 November, Qatar memediasi kesepakatan antara Israel dan Hamas mengenai gencatan senjata sementara dan pertukaran beberapa tahanan dan sandera, serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Gencatan senjata telah diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember.
Selain itu, lebih dari 100 sandera diyakini masih ditahan oleh Hamas di Gaza.
Baca juga: China desak Amerika Serikat ambil langkah capai gencatan senjata di Gaza
Baca juga: Israel mulai gempur Kota Rafah, ratusan orang dilaporkan tewas
Baca juga: Yunani serukan penghentian konflik segera dan permanen di Jalur Gaza
Sumber: Sputnik
Iran dorong PBB bentuk komisi selidiki kejahatan Israel di Jalur Gaza
Ilustrasi - Seorang wanita yang menggendong seorang anak perempuan menyelamatkan diri usai serangan udara Israel yang menghantam permukiman Ridwan di Kota Gaza, Gaza, 23 Oktober 2023. (ANTARA/Anadolu/Ali Jadallah/pri)
