Moskow (ANTARA) - Kantor Kepresidenan Ukraina berencana meminta nasihat hukum kepada Mahkamah Konstitusi terkait legitimasi kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelenskyy yang masa jabatannya berakhir pada 20 Mei mendatang.
Sejumlah persoalan yang akan dimintakan pertimbangannya adalah terkait kemungkinan menggelar pemilihan presiden di tengah darurat militer yang masih berjalan serta legitimasi kepemimpinan Zelenskyy apabila terus menjabat setelah masa jabatnya berakhir.
Sebagaimana dilaporkan media setempat Zerkalo Nedeli pada Selasa (27/2), berkas permintaan nasihat hukum tersebut akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi oleh partai Zelenskyy, Sluha Narodu.
Harian tersebut mengatakan, pihak Zelenskyy khawatir apabila nasihat Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Langkah tersebut juga kini masih terus diperdebatkan.
Terlebih, berkas pendapat hukum terkait masalah meminta nasihat Mahkamah Konstitusi itu juga menimbulkan keraguan bahwa Zelenskyy akan dapat terus menjabat sebagai presiden setelah 20 Mei.
Perdebatan tengah berlangsung saat ini di Ukraina terkait legitimasi pemerintahan Ukraina, di mana pemilu presiden dan pemilu legislatif tidak dapat digelar karena perang dengan Rusia masih berkecamuk.
Pada 25 Februari lalu, Ketua Parlemen Ukraina sekaligus ketua Partai Sluha Narodu Ruslan Stefanchuk mengatakan bahwa otoritas presiden berakhir begitu presiden terpilih yang baru dilantik.
Ucapan Stefanchuk menyiratkan bahwa Zelenskyy akan terus menjabat sebagai presiden selama belum ada peralihan kekuasaan.
Di sisi lain, pemimpin oposisi Petro Poroshenko dan Yulia Tymoshenko mengusulkan pembentukan pemerintahan koalisi untuk mencegah krisis legitimasi kepemimpinan. Namun, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Ukraina Oleksiy Danilov menyebut usulan tersebut tidak tepat.
Anggota parlemen Ukraina dari pihak oposisi lainnya, Oleksandr Dubinskiy, turut menyebut bahwa tidak ada cara legal untuk memperpanjang masa jabatan kepresidenan Zelenskyy setelah 20 Mei.
Ukraina dijadwalkan menyelenggarakan pemilu legislatif Oktober tahun lalu dan pemilu presiden Maret mendatang. Meski demikian, dalam sebuah konferensi pers Desember lalu, Zelenskyy menyatakan pemilu tidak akan digelar karena perang.
Rusia melancarkan invasinya, atau yang mereka sebut sebagai "operasi militer khusus", ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Sebagai respons darurat, Presiden Zelenskyy menyatakan darurat militer nasional di hari yang sama.
Baca juga: Konflik Rusia-NATO tak terelakkan jika pasukan negara Barat ada di Ukraina
Baca juga: Volodymyr Zelenskyy sebut 31 ribu tentara Ukraina tewas dalam perang lawan Rusia
Sumber: Anadolu
Berita Lainnya
Lemkapi minta seluruh kapolda bantu Kementan untuk capai swasembada pangan
27 April 2024 16:32 WIB
Nicholas Saputra mengaku belajar banyak dari serial "Secret Ingredient"
27 April 2024 16:03 WIB
LPAI serukan pemerintah blokir gim daring yang mengandung unsur kekerasan
27 April 2024 15:50 WIB
Ganda putri Lanny/Ribka gandakan keunggulan Indonesia atas Hong Kong
27 April 2024 15:40 WIB
Oppo A60 hadir dengan Snapdragon 680 dan kamera utama 50 MP
27 April 2024 15:33 WIB
Tim SAR perluas pencarian penumpang yang jatuh dari KMP Reinna
27 April 2024 15:27 WIB
Anies Baswedan hormati langkah PKB dan NasDem gabung koalisi Prabowo-Gibran
27 April 2024 15:14 WIB
Houthi akui anggotanya serang kapal tanker Inggris dan tembak jatuh drone AS
27 April 2024 15:07 WIB