Pekanbaru (ANTARA) - PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Tanjungpinang Pamedan dan Cabang Tanjungpinang kembali melanjutkan MoU dengan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada tahun 2024. Pada tahun 2022 sampai 2023, Kejari Tanjungpinang berhasil menyelesaikan penagihan Pembiayaan Bermasalah terhadap 8 SKK yang diberikan, diantaranya 4 nasabah Lunas dan selebihnya kembali ke Kolektibility Lancar dengan total penagihan senilai Rp.836 jutaan.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Branch Manager BRK Syariah Cabang Tanjungpinang Pamedan, Syahrul dan Branch Manager BRK Syariah Tanjungpinang Baharudin dengan Kepala Kejari Tanjungpinang Lanna Hany Wanike, SH.,MH di kota Batam, Kepulauan Riau, sekaligus penyerahan SKK dari Cabang Tanjung Pinang untuk tahun 2024, Senin (26/2/2024) malam dan disaksikan langsung oleh Pemimpin Divisi Hukum BRK Syariah, Arhim Syafie, Branch Manajer BRK Syariah Cabang Batam Irsyadi Sukri, Pincapem Bintan Center Desrian serta para Kasi pada Kejari Tanjungpinang.
Pemimpin Divisi Hukum BRK Syariah, Arhim Syafei menyampaikan Manajemen BRKS mengapresiasi Kejari Tanjungpinang yang telah berhasil membantu menyelesaikan pembiayaan nasabah BRK Syariah di wilayah Tanjungpinang. Untuk itu, MoU ini kembali dilanjutkan agar permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang sedang dihadapi oleh Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tanjungpinang Pamedan dan Cabang Tanjungpinang terselesaikan.
“ Alhamdulillah dari kerjasama yang sudah berjalan selama ini, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang secara profesional, proporsional menuntaskan penagihan pembiayaan bermasalah dari Cabang Tanjungpinang Pamedan senilai Rp 747 jutaan dan Cabang Tanjungpinang Rp89 jutaan,” kata Ahrim pada acara tersebut.
“Secara keseluruhan kantor unit, penagihan JPN periode 2022 sampai 2023 ini total SKK sebanyak 82 nasabah dengan capaian total penagihan Rp2,3 miliaran. Dan kerjasama dengan Kejari ini sangat membantu sekali, pembiayaan bermasalah dapat terselesaikan. Tidak hanya MoU simbolis, tetapi Kejari sangat profesional dalam membantu kami menyelesaikan masalah ini,” kata Arhim lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejari Tanjungpinang Lanna Hany Wanike menyampaikan Perjanjian Kerjasama ini telah ditentukan dalam nota kesepahaman meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada BRK Syariah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus.
“Jika terjadi perselisihan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan pihak lain, untuk itu BRK Syariah Cabang Tanjungpinang Pamedan dan BRK Syariah Cabang Tanjungpinang dapat meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang untuk diselesaikan baik melalui proses litigasi maupun non litigasi,” kata Lanna.
Lanna berharap dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini maka permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi BRK Syariah dapat diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang untuk ditangani secara profesional, proporsional sebagaimana mestinya.
“Mudah-mudahan kerjasama ini akan berdampak positif bagi kami dan BRK Syariah Cabang Tanjungpinang Pamedan dan BRK Syariah Cabang Tanjungpinang sehingga ke depannya koordinasi maupun kerjasama yang selama ini dijalankan akan lebih ditingkatkan dan lebih baik lagi,” tuturnya.
