Pekanbaru (ANTARA) - Bank Riau Kepri Syariah merupakan bank daerah yang bekerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Riau dan Kepri dalam layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pajak lainnya melalui aplikasi mobile banking.
Peluang ini kemudian dilirik PT Pos Indonesia Regional 1 Sumatera untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan kerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah.
Hal tersebut diperkuat dengan perjanjian kerjasama (PKS) yang ditandatangani oleh Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah MA Suharto dan Eksekutif Vice Presiden Regional 1 Sumatera, Agus Aribowo di kantor PT Pos Indonesia Regional 1 Sumatera, Jalan HN Yamin No 44 Medan Timur, Sumatera Utara, Kamis (15/2).
Dalam kesempatan itu, MA Suharto menyampaikan kerjasama dengan PT Pos Indonesia ini sejalan dengan visi misi BRK Syariah. Melalui kerjasama ini, BRK Syariah sebagai bank penerima setoran PAD dari Kabupaten Kota di Riau dan Kepri, melalui kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan potensi di setiap daerah wilayah operasional BRK Syariah.
"Kerjasama ini akan sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat di wilayah terpencil dalam pembayaran PBB-P2. Seperti yang kita ketahui Pos Indonesia memiliki kantor unit yang cukup banyak di setiap daerah, sehingga dengan sistem jaringan komunikasi data yang terhubung, ini dapat meningkatkan penerimaan PAD," kata Suharto.
Selanjutnya, kata Suharto, BRK Syariah ikut membantu pemda dalam mewujudkan program nasional Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan berhasil mengantarkan Provinsi Riau meraih penghargaan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) provinsi terbaik I Wilayah Sumatera dan Provinsi Kepri peringkat ketiga, dalam Rakornas P2DD 2023 serta beberapa Kabupaten lainnya di Provinsi Riau.
"Untuk tingkat kabupaten, transaksi digitalisasi terbaik satu se Sumatera ini diraih oleh Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis di peringkat ketiga. Kedepannya, kerjasama dengan PT Pos Indonesia tidak hanya dalam bidang pembayaran pajak saja, tetapi akan kita tingkatkan untuk kerjasama lainnya," sebut Suharto.
Sementara itu, PT Pos Indonesia sebagai BUMN ikut berperan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya di bidang pelayanan jasa pos.
Eksekutif Vice Presiden Regional 1 Sumatera, Agus Aribowo mengatakan PT Pos Indonesia melalui merek dagang yang baru POSIND Logistik Indonesia (POSIND) atau kepanjangan dari PosIndonesia Integrated National Distribution memiliki lima portofolio bisnis yaitu logistics service, kurir servis, financial service non-inclusion, properti servis, serta layanan lain-lain.
"Selain itu juga portofolio dalam jasa keuangan, Pos juga punya fintect yang berhubungan dengan pembayaran, transfer dan lainnya dengan branding-nya kita namain pospay dengan 5 juta user. Ini kita manfaatkan untuk penyaluran bansos-bansos,” ungkap Agus.
Menurut Agus, 5 portofolio ini akan kembali ditingkatkan kembali, khusus portofolio logistik akan diberikan perhatian lebih mengingat market sizenya yang besar. Apalagi pemerintah Indonesia saat ini masih memiliki PR terkait logistik di dalam negeri.
"Dan kalau ongkos logistik turun , UMKM bisa lebih kompetitif dan bersaing dengan produk produk ekspor. Kami berharap kerjasama dengan BRK Syariah ini dapat ditingkatkan lagi pada masa mendatang dengan portofolio yang ada di Pos Indonesia," kata Agus mengakhiri sambutannya.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan pemberian cenderamata dari PT Pos Indonesia kepada Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah MA Suharto dalam bentuk prangko bergambar foto Direktur Dana dan Jasa MA Suharto sendiri.
BRK Syariah kerjasama dengan PT Pos Indonesia terkait pembayaran pajak
BRK Syariah lakukan PKS dengan PT Pos Indonesia terkait pembayaran PBB-P2 dan pajak lainnya (ANTARA/HO-BRK Syariah)
