Sekjen PBB Antonio Guterres akan temui para donatur utama UNRWA

Washington (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan bertemu dengan para donatur utama badan Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan pengungsi Palestina (UNRWA) pekan ini di tengah krisis pendanaan yang dipicu oleh tuduhan keterlibatan stafnya dalam serangan 7 Oktober.

Guterres akan menjadi tuan rumah pertemuan tersebut di markas besar PBB di New York pada Selasa, kata juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, kepada wartawan.

Sekjen PBB sudah berkomunikasi dengan pimpinan UNRWA serta para pemimpin di kawasan, di tengah kontroversi tersebut.

Sekitar separuh dari donatur utama UNRWA memutuskan untuk menghentikan pendanaan mereka karena tuduhan Israel mengenai keterlibatan staf badan PBB itu dalam serangan Hamas.

Dujarric mengatakan bahwa masa depan UNRWA dan jutaan orang yang sangat bergantung pada badan PBB itu di Gaza maupun di Yerusalem Timur di Tepi Barat serta di Yordania, Lebanon, dan Suriah, sangat suram.

"Pekerjaan kemanusiaan penting yang dilakukan PBB tidak hanya di Gaza, tetapi di seluruh kawasan, perlu didukung. Kehidupan masyarakat bergantung padanya,” katanya, menambahkan.

Dujarric mengatakan Guterres telah bertemu dengan Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield pada Senin (29/1) setelah Washington menangguhkan kontribusinya bagi UNRWA.

UNRWA mempekerjakan lebih dari 13.000 orang di Gaza, dan sekitar 12 orang dituduh oleh Israel ikut serta dalam serangan 7 Oktober. Badan tersebut mengatakan telah memecat beberapa karyawannya menyusul tuduhan tersebut.

Sedikitnya 12 negara --Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Finlandia, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Prancis, Austria dan Jepang-- memutuskan untuk menangguhkan dana kepada UNRWA, yang didirikan pada 1949 untuk membantu para pengungsi Palestina di Timur Tengah. .

Tuduhan Israel itu muncul setelah Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (26/1) mengeluarkan keputusan sementara dan menemukan bahwa klaim Afrika Selatan yang menyebut Israel melakukan genosida di Gaza memiliki dasar yang masuk akal.

Mahkamah mengeluarkan perintah sementara yang mendesak Israel untuk berhenti menghalangi pengiriman bantuan ke Gaza dan memperbaiki situasi kemanusiaan.

UNRWA telah meluncurkan penyelidikan penuh atas tuduhan tersebut, dan “menanggapi dengan sangat serius semua tuduhan yang telah dilontarkan,” kata Dujarric. Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat telah mengeluarkan putusan sementara yang memerintah Israel untuk mencegah tindakan genosida di Gaza, Israel terus melakukan serangan membabi buta terhadap wilayah kantong tersebut.

Serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan setidaknya 26.422 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai 65.087 orang lain sejak 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Serangan Israel juga telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

Baca juga: PBB: Serangan Houthi di Laut Merah telah menurunkan volume perdagangan

Baca juga: Indonesia kutuk keras serangan pasukan Israel terhadap fasilitas PBB di Gaza

Sumber: Anadolu