Wabup Rohul Dinilai Hambat Jalannya Pemilu

Bangkinang, (Antarariau.com) - KPPS dan PPS Lima Desa yang pertama kali tuntas di Kecamatan Tapung Wajah lima kepala desa di Tapung Hulu itu nampak murung, saat menggelar pertemuan mendadak di kawasan Desa Kasikan kecamatan yang sama Kamis (3/4).

Komentar Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul) Hafith Syukri yang mengatakan kalau warga di lima desa itu akan lebih memilih golput lantaran tak kenal dengan caleg yang akan dipilih, jadi pangkal masalahnya.

“Itu pernyataan ngawur yang tak berdasar. Kalaupun ada yang akan Golput, paling guru-guru, aparat desa dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang selama ini gajinya berasal dari Rohul. Dan andaipun mereka akan Golput, itu bukan keinginan mereka. Tapi lantaran tekanan,” ujar Kepala Desa Rimbo Makmur Haryono.

Lelaki ini nampak gusar.Tak terkecuali Kades Rimba Jaya Teti Supriati, Kades Muara Intan Parman, Kades Intan Jaya Subarjo dan Kades Tanah Datar Fadlan Nur. “Korban intimidasi itu sudah ada. Seorang guru sekolah dasar di wilayah saya, dipindah jauh ke perbatasan Rohul-Rohil lantaran suaminya ikut mengerjakan pengaspalan yang anggarannya berasal dari APBD Kampar,” cerita Haryono.

Tak hanya intimidasi. Aksi curang pun sering dilakukan oleh oknum pejabat di Rohul untuk merusak stabilitas keamanan di lima desa itu. Di Muara Intan misalnya, beberapa kali oknum dari Rohul meminta fotocopy KTP dan Kartu Keluarga milik masyarakat. Peruntukan berkas itu macam-macam. Ada yang untuk mendapatkan elpiji, ada pula untuk mendapat bantuan pendidikan. “Tapi kenyataannya, berkas itu dimanfaatkan untuk penolakan lima desa masuk Kampar. Masak anak-anak sekolah dimanfaatkan seperti itu,” rutuk Subarjo.

Lalu soal tak kenal caleg seperti yang dikatakan Hafith. Asal tahu saja kata Haryono, anggota DPRD Kampar Sunardi yang kini mencaleg lagi untuk DPRD Kampar, sangat dikenal oleh warga Rimbo Makmur. “Dia itu mantra Kasikan yang sejak lama sudah bergaul dengan warga kami. Dia yang sering datang mengobati warga,” ujar Haryono.

Lantas kata Fadlan, banyak caleg yang sebenarnya masih warga lima desa. “Ada yang orang tuanya perintis eks trans itu menjadi desa dan ada pula yang keluarganya memang di lima desa itu. Lima desa itu kan dulunya eks Desa Senamanenek, gimana pula orang tak kenal,” kata Fadlan.

Kalau memang warga ogah memilih kata dia, “Tak akan mungkin Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di lima desa itu lebih dulu tuntas terbentuk di Kecamatan Tapung,” tambahnya.

Subarjo cerita pula bahwa KPPS dan PPS di desanya adalah pemuda dan warga yang dulunya mantan KPPS dan PPS Rohul. “Mereka justru antusias. Kenapa begitu, lantaran orang di lima desa sebenarnya sudah tahu gelagat oknum pejabat Rohul ituseperti apa,” katanya.

Di Desa Muara Intan sama saja. “PPS yang kami pakai adalah mantan PPS Rohul. Bahkan ketua PPSnya adalah mantan Ketua PPS Rohul. Mereka bukan orang bodohlah. Mereka sudah mengerti hukum. Makanya mereka terima Kampar sebagai penyelenggara Pemilu di lima desa itu,” ujar Parman.

Begitu juga di Desa Tanah Datar. Pembentukan secretariat PPS dan KPPS berjalan lancar. Tak ada masalah. “Jadi, apa dasar Wabup Rohul ngomong seperti itu? Mestinya, sebagai pejabat dia bersikap arif. Bukan malah menjadi provokator. Lihat dulu secara jernih ke lapangan. Kami-kami ini sudah puluhan tahun tinggal di lima desa itu, lho Pak,” kata Fadlan.

Hari itu juga kata Fadlan, mereka akan konsultasi dengan penasehat hukum. Kalau omongan Hafith jadi satu ancaman bagi suksesnya Pemilu, “Maka kami akan laporkan yang bersangkutan ke polisi. Sebab omongannya itu sudah tindakan pelanggaran hukum. Dia itu pejabat pemerintah. Masa eksekutif ngomongnya kayak gitu. Sementara di lapangan, masalah yang dia bilang itu ndak ada,” kata Haryono. (Adv)