Bawaslu diminta cegah gesekan bacaleg selama masa uji publik DCS

Pekanbaru (ANTARA) - Tahapan Pemilu 2024 memasuki masa uji publik atas daftar caleg sementara (DCS) untuk pemilihan legislatif.

Menyikapi proses itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, Alnofrizal, mengingatkan jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan langkah-langkah pencegahan sengketa yang berpotensi terjadi.

Alnofrizal mengatakan saat ini pengumuman DCS Pemilu Legislatif 2024 memasuki tahapan pemberian tanggapan dari masyarakat atas caleg-caleg yang diusulkan partai politik. Untuk itu Alnof meminta komisioner Bawaslu kabupaten kota yang baru dilantik untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik.

"Peran komisioner baru sama dengan komisioner lainnya. Mereka bertanggungjawab terhadap pengawasan Pemilu di wilayah kerjanya, termasuk dalam pengawasan DCS yang saat ini memasuki tahapan pengumuman dan pemberian tanggapan dari masyarakat," jelas Alnofrizal di Pekanbaru, Senin.

Menjelang penetapan daftar calon tetap (DCT) akan memakan waktu yang cukup panjang. Sepanjang proses inilah nantinya ada potensi sengketa.

Ia menambahkan, Bawaslu saat ini mengutamakan upaya pencegahan guna meminimalisir permohonan sengketa proses tersebut. Dalam tahapan ini, jika terjadi gesekan, Bawaslu diberikan kewenangan dalam proses penyelesaian sengketa dan melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya gesekan tersebut.

Ia juga menambahkan, dalam tahapan ini adanya tanggapan masyarakat bisa menjadi salah satu koreksi untuk bakal calon. "Sengketa nantinya bisa muncul baik antar Partai Politik maupun dengan KPU. Maka dari itu, pencegahan menjadi hal penting yang harus kita lakukan," kata Alnof.

Alnof mengatakan pencegahan yang dilakukan Bawaslu adalah dalam bentuk sosialisasi dan diskusi dengan partai politik.

"Melalui pencegahan ini, gesekan dapat diminimalisir, itu hal utama yang kami lakukan," tutupnya.