Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menggelar Survei Kesehatan Indonesia yang menyasar 586.000 responden tingkat rumah tangga di seluruh Indonesia mulai Agustus 2023.
"Kegiatan pembangunan kesehatan harus terarah dan tepat sasaran, karena itu dibutuhkan alat bukti yang sangat sensitif yang mewakili kondisi masyarakat di Indonesia," kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Pusat Survei Kesehatan Indonesia 2023 di Gedung Kemenkes RI di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan kegiatan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang digelar setiap lima tahun sekali.
Hasil yang diraih dari rangkaian Riskesdas selama ini menjadi bukti dan temuan untuk diangkat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang terstruktur agar intervensi bisa dilakukan spesifik sesuai sasaran.
Dante mengatakan evaluasi pembangunan kesehatan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN, di mana data Riskesdas memiliki fungsi sebagai garis dasar dan alat ukur pencapaian target RPJMN sebelumnya.
Contohnya, pendataan angka kasus diabetes melitus yang didata mencapai 3-5 persen dari total populasi pada 2022. Jumlah itu berhasil ditekan dari angka 2018 sekitar 10 persen berkat intervensi yang spesifik berbasis data.
"Pertumbuhan angka itu memperlihatkan ada gambaran pola penyakit di masyarakat, sehingga perlu dilakukan survei pendekatan yang lebih terarah pada sasaran," katanya.
Berkaca dari capaian 2018, kata Dante, Kemenkes melaksanakan Survei Kesehatan Indonesia pada tahun ini secara terintegrasi dengan pengukuran gizi dengan mekanisme singgel survei.
"Data 2023 akan menggambarkan status kesehatan masyarakat di tingkat nasional dan kabupaten/kota," katanya.
Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Survei Kesehatan Indonesia 2023 diikuti sejumlah peserta perwakilan dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) di tingkat pusat, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Selain dari unsur pemerintah pusat, juga hadir perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan sejumlah pakar ilmu kesehatan dari perwakilan akademisi yang akan mengawal dan memberi masukan perencanaan Survei Kesehatan Indonesia 2023, terutama terhadap pemilihan indikator dan variabel yang didata.
Baca juga: BRIN kerja sama dengan BPS dan BKKBN lakukan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2022
