Pungutan uang magang SMK dilarang, warga Dumai lega

Dumai (ANTARA) - Sejumlah wali murid di Kota Dumai mengaku lega karena akhirnya mendapat kabar Gubernur Riau Syamsuar melarang pungutan uang magang di Sekolah Menengah Kejuruan untuk seluruh Riau karena dinilai memberatkan orangtua.

Sebelum dicabut kutipan uang magang ini, banyak muncul aksi protes oleh orangtua dan warganet yang kemudian menjadi viral. Setelah disuarakan dan diperjuangkan oleh Erwin Sitompul, akhirnya pungutan itu dilarang pemerintah.

"Kami sangat lega setelah dapat kabar ini, dan para orangtua tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk uang magang ini," kata Budi, warga Jalan Sidorejo Dumai, Sabtu.

Budi juga berharap pihak sekolah tidak mencari keuntungan dari orang tua siswa dengan dalih pungutan berbagai kegiatan di sekolah, karena sangat membebani keuangan.

Dia juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Gubernur Riau Syamsuar yang sudah tegas dan mengeluarkan kebijakan berpihak ke masyarakat dalam menyikapi persoalan pungutan uang magang tersebut.

"Pembatalan pungutan uang magang ini sangat berpengaruh dan banyak orang tua siswa jadi terbantu dan tidak terbebani lagi," sebut Haris warga lain.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Riau Syamsuar tegas menyatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan program sekolah gratis bertujuan agar tidak ada anak Riau putus sekolah.

Program sekolah gratis ini diwujudkan Pemerintah Provinsi Riau dengan dikucurkan alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) supaya tidak ada lagi pungutan biaya sekolah yang dibebankan kepada orang tua siswa.

Info di lapangan, sebelumnya sempat viral salah satu sekolah di Dumai memungut uang magang dengan besaran uang dikutip dari anggaran BOSDA, sehingga hal tersebut sangat dikeluhkan orang tua murid.

Erwin Sitompul kepada wartawan di Dumai mengaku akan terus memperjuangkan keluhan masyarakat terkait dunia pendidikan agar mutu kualitas terus meningkat dan tidak dijadikan alat meraih keuntungan bagi oknum sekolah.

Setelah sukses mendorong Gubernur Riau Syamsuar membatalkan pungutan uang magang di semua sekolah kejuruan di Riau, Erwin kini bertekad ingin memperjuangkan hal lain yakni pengadaan baju seragam sekolah tingkat menengah atas kejuruan diserahkan ke masing masing orang tua dan tidak lagi dimonopoli sekolah.

"Persoalan seragam sekolah siswa baru juga akan kita soroti karena selama ini diduga menjadi ladang bisnis oknum sekolah. Kami mendorong kebijakan pemerintah agar pengadaan pakaian seragam diserahkan ke orang tua untuk lebih meringankan biaya," demikian Erwin.