Wabup Asmar pastikan hak ASN dan desa dibayarkan pekan depan

Selatpanjang (ANTARA) - Berhembus isu soal keuangan daerah dibekukan usai Bupati (nonaktif) Kepulauan Meranti, Muhammad Adil terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar langsung membantahnya. Ia mengatakan isu yang beredar terkait anggaran keuangan daerah yang dibekukan selama 20 hari ke depan tidaklah benar.

"Anggaran (daerah) dibekukan itu tidak ada, tetap dicairkan. Jadi kalau ada yang memberikan informasi seperti itu dipastikan tidak benar," tegas Asmardi Pekanbaru usai menemui Gubernur Riau, Ahad.

Ia mengakui saat ini isu tersebut membuat ASN dan honorer mengeluh karena khawatir gaji dan insentif tidak dibayarkan menjelang menyambut lebaran nanti.

Apalagi sebelumnya juga persoalan sejumlah desa terkait belum cairnya Alokasi Anggaran Desa (ADD) untuk kebutuhan pembayaran penghasilan tetap (siltap) dan operasional.

"Persoalan keluh kesah kepala OPD, ASN, honorer dan kepala desa terkait gaji yang belum dibayarkan jangan dipikirkan lagi. Karena pemda akan membayar gaji, THR dan insentif. Selain itu, untuk siltap kepala desa dan staf akan dibayarkan tiga bulan. Kalau tidak ada halangan Selasa (depan) akan diselesaikan," bebernya.

Untuk itu, Asmar berharap kepada seluruh ASN, kepala desa dan pegawai honorer agar tetap fokus menjalankan roda pemerintahan seperti biasanya.

"Beri pelayanan prima terhadap masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan Gubernur Provinsi Riau," ujar Asmar.

Saat ditanyakan ketersediaan anggaran untuk merealisasikan sejumlah hak ASN dan desa itu, kata Asmar, akan menggunakan anggaran yang bersumber dari DBH Provinsi. Ia memastikan itu, karena dirinya sudah bertemu langsung dengan Gubernur Riau.

"Untuk anggaran kita pastikan cukup. Karena saya sudah menghadap langsung ke pak Gubernur dan realisasi anggarannya bersumber dari DBH Provinsi Riau," pungkasnya.