Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Riau Sugianto melontarkan kritikan terkait pembentukan satuan tugas (Satgas) Pengentasan anak tidak sekolah (Pantas) yang dikukuhkan oleh Gubernur Syamsuar beberapa waktu lalu.
Menurutnya, dibentuknya satgas jika tidak dibarengi dengan penambahan sekolah ataupun ruangan belajar hanya akan menjadi kebijakan yang bersifat seremonial.
"Membuat satgas ini apa gunanya kalau tidak ada fasilitas sekolah baik swasta atau negeri yang benar-benar diperhatikan. Actionnya malah bikin satgas? Kalau satgas bekerja dan menemukan banyak sekali anak putus sekolah, apa yang dilakukan Pemprov Riau? Sementara sekolah yang ada kuotanya saja tidak bisa menampung," kata Sugianto di Pekanbaru, Senin.
Menurut Sugianto, laporan tentang tingginya angka anak putus sekolah di Provinsi Riau sudah lama menjadi atensi. Sehingga diperlukan langkah-langkah nyata untuk mengentaskan permasalahan ini.
Sejauh ini, kata dia, Pemprov Riau belum menunjukkan perhatian yang serius untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah. Hal itu tercermin dari kebijakan yang dibuat hanya bersifat seremonial, tidak adanya upaya untuk membangun fasilitas sekolah baru, yang mana berdasarkan rencana tahun 2022 lalu Pemprov Riau akan membangun tiga Sekolah Menengah Atas.
"Baik dari anggaran dan komitmen Pemprov, kita belum melihat realisasinya. Jangan hanya jadi omongan publik saja. Ini contoh pak Gubernur kurang perhatian terhadap pendidikan, Disdiknya ogah-ogahan. Jangan hanya kegiatan seremonial dibuat, kita butuh yang nyata supaya anak-anak tidak putus sekolah dengan membangun fasilitasnya baik swasta maupun negeri. Kalau kurang lokal cepat dibikin lokalnya, bikin sekolahnya," cetus Sugianto.
Yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan ini, kata dia, adanya pemerataan sekolah negeri dan swasta. Jika kuotanya sudah penuh di sekolah negeri maka dapat dialihkan ke sekolah swasta dengan catatan sekolah swasta harus diperhatikan baik dari segi anggaran maupun kualitas pendidikannya.
"Jadi kalau hanya bikin satgas saja menurut saya itu bukan solusi. Mau ditarok dimana anak-anak ini nanti. Pemprov harusnya berfokus pada akar persoalannya yang diwujudkan dengan sesuatu yang nyata," papar Politisi PKB Riau itu.
Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tercatat ada 17 ribu anak putus sekolah, baik SD, SMP, dan SMA sederajat.
Dewan sentil Pemprov Riau soal tingginya angka putus sekolah
Anak-anak usia sekolah memandikan ternak sapi di Desa Sunju, Sigi, Sulawesi Tengah, Minggu (20/6/2021). Survei United Nations International Childrens Emergency Fund (UNICEF) mencatat sebanyak 1 persen atau 938 anak berusia 7-18 tahun putus sekolah karena terdampak pandemi COVID-19 dan dari jumlah tersebut, 74 persen anak dilaporkan putus sekolah karena alasan ekonomi. (ANTARA/Basri Marzuki)
