Bupati Siak minta peran aktif perusahaan menekan angka tengkes

id Bupati, Siak, tengkes, perusahaan

Bupati Siak minta peran aktif perusahaan menekan angka tengkes

Bupati Siak, Alfedri saat memberi pengarahan terkait penanganan tengkes di Kabupaten Siak. Kepada perusahaan dimintanua berperan aktif. (ANTARA/HO-Pemkab Siak)

Siak (ANTARA) - Bupati Siak, Provinsi Riau, Alfedri meminta peran aktif perusahaan dalam menekan angka tengkes (stunting) karena sesuai program pemerintah pusat penanganan harus melibatkan multipihak, terlebih lagi kasus daerah setempat meningkat.

"Sesuai arahan pemerintah pusat, perusahaan dituntut ikut berperan aktif dalam penanganan tengkes. Termasuk terhadap karyawan-karyawannya begitu juga terhadap anak gizi buruk dan ibu hamil, " kata Alfedri di Siak, Rabu.

Selama ini, lanjutnya, tidak semua perusahaan terlibat berperan aktif. Hanya beberapa perusahaan seperti PT Bumi Siak Pusako (BSP), Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan sejumlah kecil lainnya.

Oleh karena itu, dia meminta kepada perusahaan lainnya berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah daerah.Selain itu, diminta pula agar perusahaan menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaannya tidak dalam bentuk bantuan uang tunai.

"Kami mengimbau perusahaan yang ingin membantu keluarga Program Keluarga Harapan jangan memberi bantuan dalam bentuk uang. Namun bagaimana membantu dalam barang yang dibutuhkan masyarakat dalam menekan angka tengkes dan gizi buruk,” tuturnya.

Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2021 kabupaten Siak berada pada nomor urut terendah kedua di Provinsi Riau. Namun dari

prevalensi awalnya 19 persen di tahun 2021, pada 2022 naik jadi 22 persen.

"Berarti semakin banyak anak yang stunting. Wallahualam kalau ini salah dengan surveiyang dilakukan, tapi itu kenyataan dan itu yang digunakan oleh pusat dalam menilai kinerja daerah dalam menangani stunting ini," ungkap Wakil Bupati Husni Kerja saat memimpin apel pagi Senin (30/1) lalu.

Sementara Presiden Joko Widodo menargetkan tahun 2024 tengkes secara nasional harus berada pada angka 14 persen. "Dengan kondisi kita di 2022 ini di angka 22 persen kita berada di atas standar nasional dan provinsi, ini perlu menjadi perhatian," tambah Husni.