Seoul (ANTARA) - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) memanggil diplomat Jepang di Seoul untuk mengajukan protes atas klaim menteri luar negeri Jepang baru-baru ini atas Pulau Dokdo di Laut Timur, kata beberapa sumber pada Selasa.
Direktur Jenderal Urusan Asia dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Korsel Seo Min-jung memanggil wakil kepala misi Kedutaan Besar Jepang di Seoul Naoki Kumagai pada Senin, setelah Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengklaim Pulau Dokdo (sebagai bagian dari Jepang) dalam pidato kebijakan di hadapan parlemen.
Menyusul pidato Hayashi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korsel Lim Soo-suk mengeluarkan pernyataan yang menyerukan pencabutan segera pernyataan terkait klaim Pulau Dokdo itu.
"Pengulangan klaim yang salah tidak akan membantu upaya bersama untuk membangun hubungan yang 'berorientasi pada masa depan'," menurut pernyataan jubir Kemlu Korsel itu.
Seo Min-jung tampaknya menegaskan kembali sikap Kemenlu Korsel tersebut dalam pembicaraan dengan Kumagai.
Klaim baru Tokyo atas Pulau Dokdo muncul ketika kedua negara telah tersangkut dalam pertikaian bersejarah lainnya, seperti perselisihan tentang kerja paksa oleh Jepang di masa perang.
Perselisihan tersebut muncul bahkan di tengah upaya kedua negara untuk memperkuat koordinasi keamanan dalam menghadapi ancaman nuklir dan rudal yang terus berkembang dari Korea Utara.
Korsel secara efektif menguasai Pulau Dokdo, dengan penempatan satu detasemen kepolisian kecil, sejak pembebasannya dari penjajahan Jepang pada 1910-1945.
Baca juga: Korea Selatan keluarkan peringatan gelombang dingin di sebagian besar wilayah
Baca juga: Aktivitas pabrik Korsel Desember dilaporkan melemah karena penurunan permintaan
Sumber: Yonhap-OANA
Pemerintah Korsel panggil diplomat Jepang di Seoul untuk protes klaim Dokdo
Arsip - Sekelompok pulau vulkanik terpencil yang dikenal oleh Seoul dan Pyongyang sebagai Dokdo dan oleh Tokyo sebagai Takeshima, terlihat dalam foto udara yang diambil pada 14 Juli 2008. (ANTARA/REUTERS/Korea Pool/Newsis/as)
