Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tips bagi daerah-daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) besar, agar tidak terjebak mengalami kelebihan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di hadapan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa, Presiden mengingatkan agar daerah-daerah ber-PAD besar untuk mulai merancang program sebelum tahun anggaran berjalan.
"Artinya yang pajak parkir, pajak restoran, pajak hotelnya besar, ini mulai saya ingatkan untuk mendesain program, merencanakan program, sebelum tahun berjalan," kata Jokowi saat memberi sambutan di acara tersebut yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.
Menurut Jokowi, yang pernah menjabat Wali Kota Surakarta 2005-2012 dan Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 itu, perencanaan program sebelum tahun anggaran berjalan menjadi salah satu langkah wajib apabila ingin menghindari kelebihan SILPA.
Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan bahwa untuk menghindari kelebihan SILPA, ia menyarankan daerah-daerah ber-PAD besar agar membuat dana abadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
"Jangan sampai menjadi SiLPA, pemerintah sekarang ini memberikan ruang untuk mendirikan, membangun, membuat, yang namanya dana abadi," kata Jokowi.
Presiden mencontohkan untuk pemerintah pusat terdapat sovereign wealth fund (SWF) berupa Indonesia Investment Authority (INA) yang banyak mengalirkan dana-dana untuk diinvestasikan ke berbagai bidang.
"Daerah juga bisa seperti itu. Masukkan yang memiliki PAD besar, disisihkan, ditabung di dana abadi," ujarnya pula.
Lebih lanjut, Kepala Negara mencontohkan bagaimana dana abadi pendidikan pemerintah pusat berhasil mengumpulkan Rp124 triliun pada tahun 2022, yang bisa bertambah menjadi kisaran Rp144 triliun untuk tahun ini.
Hal serupa sebaiknya diikuti oleh para pemerintah daerah, yang memiliki PAD besar dan terancam mengalami kelebihan SiLPA dalam penyusunan APBD mereka.
Kendati demikian, dalam kesempatan lebih awal Presiden telah mengingatkan bahwa jajaran pemerintahan daerah harus memastikan tidak keliru dalam mengambil kebijakan di tengah tantangan yang dihadapi tahun 2023.
Jokowi meminta setiap kebijakan disusun dengan mempertimbangkan informasi, data, dan fakta, sebelum akhirnya diimplementasikan.
Baca juga: Presiden Jokowi tugaskan tiga menteri kumpulkan WNI korban pelanggaran HAM
Baca juga: Presiden Jokowi coba keripik tempe kualitas ekspor dari pelaku UMKM Indonesia
