Stockholm (ANTARA) - Swedia pada Minggu (1/1) mengambil alih rotasi jabatan presidensi Dewan Uni Eropa (UE) untuk kurun waktu enam bulan ke depan. Jabatan presidensi sebelumnya dipegang oleh Republik Ceko.
Swedia akan memegang jabatan presidensi UE tersebut hingga 30 Juni 2023.
Pada 14 Desember 2022, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyampaikan sejumlah prioritas dalam presidensi Swedia, yaitu keamanan, ketahanan, kemakmuran, nilai-nilai demokrasi, dan supremasi hukum.
Kristersson mengatakan kepada parlemen negaranya bahwa "Swedia mengambil alih presidensi pada saat UE menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Eropa yang lebih hijau, lebih aman, dan lebih bebas merupakan fondasi dari prioritas-prioritas kami."
Di bidang keamanan (atau persatuan), presidensi Swedia akan memprioritaskan "dukungan ekonomi dan militer yang berkelanjutan bagi Ukraina, serta dukungan untuk jalur Ukraina menuju UE," menurut laman situs pemerintah Swedia.
"Upaya untuk memerangi kejahatan lintas terorganisasi perbatasan akan dilanjutkan, merespons tuntutan sah warga untuk komunitas yang aman dan tenteram," masih menurut laman situs itu.
Di bidang ketahanan (atau daya saing), "Uni Eropa harus terus memberikan kondisi terbaik untuk ekonomi yang sehat dan terbuka berdasarkan persaingan bebas, investasi swasta, dan digitalisasi yang berhasil," papar laman situs itu dan menambahkan bahwa presidensi Swedia akan berusaha untuk memperkuat pendekatan terkoordinasi bagi daya saing Eropa "sebagai prioritas dalam agenda politik."
Di bidang kemakmuran (atau transisi hijau dan energi), laman situs itu menyebutkan bahwa presidensi Swedia akan melanjutkan upaya mengatasi harga energi yang tinggi dan tidak stabil sembari menangani reformasi pasar energi jangka panjang
Pemerintah Swedia juga menekankan perlunya menyediakan kerangka regulasi dan kebijakan yang tepat guna menarik investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju "masa depan yang hemat sumber daya dan bebas bahan bakar fosil."
Sementara di bidang nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum, presidensi Swedia menekankan pentingnya menjunjung tinggi "prinsip supremasi hukum dan hak-hak fundamental".
Kristersson dijadwalkan bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Kota Kiruna, Swedia utara, pada 13 Januari, dan dalam kesempatan itu mereka akan mengadakan pembicaraan mengenai rencana kerja terkait selama presidensi Swedia dan isu-isu yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat.
Swedia bergabung dengan UE pada 1 Januari 1995, dan negara tersebut pernah dua kali memegang jabatan presidensi Dewan UE, yaitu pada 2001 dan 2009.
Baca juga: Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk akselerasi perundingan IEU-CEPA
Baca juga: Indonesia dan Uni Eropa percepat IEU CEPA guna tingkatkan investasi & perdagangan
Berita Lainnya
UNIFIL berduka atas tewasnya petugas penjaga perdamaian akibat tabrakan di Lebanon
16 November 2024 16:25 WIB
Indonesia mulai integrasikan bioenergi dan CCS guna kurangi emisi karbon
16 November 2024 16:10 WIB
Presiden China Xi Jinping ajak anggota APEC promosikan ekonomi inklusif
16 November 2024 15:57 WIB
Mike Tyson kalah dari Paul Jake dalam pertarungan selama delapan ronde
16 November 2024 15:49 WIB
BPBD DKI sebut genangan banjir rob di Jakarta Utara mulai berangsur turun
16 November 2024 15:25 WIB
Ketua MPR Ahmad Muzani lelang 1 ton sapi untuk disumbangkan korban Gunung Lewotobi
16 November 2024 15:10 WIB
Presiden Prabowo: APEC harus jadi model solidaritas dan kolaborasi Asia Pasifik
16 November 2024 14:49 WIB
Nelayan di Flores Timur NTT mulai lakukan aktivitas memancing
16 November 2024 14:01 WIB