Stockholm (ANTARA) - Swedia pada Minggu (1/1) mengambil alih rotasi jabatan presidensi Dewan Uni Eropa (UE) untuk kurun waktu enam bulan ke depan. Jabatan presidensi sebelumnya dipegang oleh Republik Ceko.
Swedia akan memegang jabatan presidensi UE tersebut hingga 30 Juni 2023.
Pada 14 Desember 2022, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyampaikan sejumlah prioritas dalam presidensi Swedia, yaitu keamanan, ketahanan, kemakmuran, nilai-nilai demokrasi, dan supremasi hukum.
Kristersson mengatakan kepada parlemen negaranya bahwa "Swedia mengambil alih presidensi pada saat UE menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Eropa yang lebih hijau, lebih aman, dan lebih bebas merupakan fondasi dari prioritas-prioritas kami."
Di bidang keamanan (atau persatuan), presidensi Swedia akan memprioritaskan "dukungan ekonomi dan militer yang berkelanjutan bagi Ukraina, serta dukungan untuk jalur Ukraina menuju UE," menurut laman situs pemerintah Swedia.
"Upaya untuk memerangi kejahatan lintas terorganisasi perbatasan akan dilanjutkan, merespons tuntutan sah warga untuk komunitas yang aman dan tenteram," masih menurut laman situs itu.
Di bidang ketahanan (atau daya saing), "Uni Eropa harus terus memberikan kondisi terbaik untuk ekonomi yang sehat dan terbuka berdasarkan persaingan bebas, investasi swasta, dan digitalisasi yang berhasil," papar laman situs itu dan menambahkan bahwa presidensi Swedia akan berusaha untuk memperkuat pendekatan terkoordinasi bagi daya saing Eropa "sebagai prioritas dalam agenda politik."
Di bidang kemakmuran (atau transisi hijau dan energi), laman situs itu menyebutkan bahwa presidensi Swedia akan melanjutkan upaya mengatasi harga energi yang tinggi dan tidak stabil sembari menangani reformasi pasar energi jangka panjang
Pemerintah Swedia juga menekankan perlunya menyediakan kerangka regulasi dan kebijakan yang tepat guna menarik investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju "masa depan yang hemat sumber daya dan bebas bahan bakar fosil."
Sementara di bidang nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum, presidensi Swedia menekankan pentingnya menjunjung tinggi "prinsip supremasi hukum dan hak-hak fundamental".
Kristersson dijadwalkan bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Kota Kiruna, Swedia utara, pada 13 Januari, dan dalam kesempatan itu mereka akan mengadakan pembicaraan mengenai rencana kerja terkait selama presidensi Swedia dan isu-isu yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat.
Swedia bergabung dengan UE pada 1 Januari 1995, dan negara tersebut pernah dua kali memegang jabatan presidensi Dewan UE, yaitu pada 2001 dan 2009.
Baca juga: Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk akselerasi perundingan IEU-CEPA
Baca juga: Indonesia dan Uni Eropa percepat IEU CEPA guna tingkatkan investasi & perdagangan
Berita Lainnya
Ricky apresiasi perjuangan tim putri Indonesia capai final Piala Uber 2024
04 May 2024 16:30 WIB
ICC: Ancaman terhadap keputusan Mahkamah bisa dianggap sebagai suatu kejahatan
04 May 2024 16:26 WIB
LPEM UI prediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,15 persen pada kuartal I 2024
04 May 2024 15:41 WIB
Mahasiswa pro-Palestina di Univ. Princeton mulai lakukan aksi mogok makan
04 May 2024 15:34 WIB
Food Station pastikan stok beras aman seiring masuknya masa panen di daerah
04 May 2024 15:28 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo ingatkan ancaman kemajuan teknologi bagi peradaban
04 May 2024 14:54 WIB
Empat stadion dan lapangan di Bali jadi lokasi latihan di Piala Asia Putri U-17
04 May 2024 14:44 WIB
UNRWA sebut perang di Jalur Gaza sama dengan perang terhadap perempuan
04 May 2024 14:38 WIB