Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pengamat dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Andreas Harsono mengungkapkan bahwa korupsi di sektor kehutanan Riau memiliki dampak terjadinya pelanggaran HAM.
"Persoalan asap di Riau mencerminkan persoalan yang lebih besar dari sekedar hutan-hutan yang dibersihkan dengan api, tapi juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar hutan yang juga menggantungkan diri ke hutan," kata Andreas Harsono dalam rilisnya pada kegiatan "Strengthening Integrity and Accountibility Program" II (SIAP) di Pekanbaru, Senin.
Dengan demikian tidak hanya pelaku tersebut yang melanggar HAM, tapi juga pemerintah yang mengatur alokasi pemanfaatan hutan dan menentukan batas-batas "hutan industri".
Hak-hak masyarakat yang dilanggar termasuk juga hak untuk diajak bermusyawarah dan hak mendapatkan kompensasi yang adil atas hilangnya akses mereka terhadap tanah dan hutan.
Hak tersebut tertera jelas dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas keselamatan seseorang tanpa gangguan terhadap kehidupan pribadi, keluarga dan rumah mereka, serta untuk menikmati barang-barang milik pribadi secara nyaman.
Tak hanya itu, salah urus pengolahan hutan dan korupsi di sektor kehutanan dan pertanian juga memicu konflik lahan. Akibatnya seringkali berbuntut kekerasan antara masyarakat dan perusahaan.
Akan tetapi, alih-alih mengatasi asal muasal sengketa, pemerintah justru mengeluarkan seperangkat instrumen hukum seperti Undang-Undang, Kepres, Peraturan Menteri, dan nota kesepahaman yang memperluas keterlibatan militer dengan topeng menjaga keamanan nasional.
"Kembalinya pendekatan keamanan untuk mengatasi konflik sosial merupakan langkah mundur bagi Indonesia yang telah mencapai kemajuan dalam melepaskan peran militer dalam masyarakat," tegas Andreas Harsono.
Pelangaran HAM yang lan adalah pembatasan yang dibuat terhadap akses informasi mengenai konsesi hutan dan klaim tanah. Minimnya pengawasan terhadap peran polisi dan tentara yang terlibat kekerasan dan pelanggaran terhadap masyarakat sipil juga tidak ada.
Seakan-akan tidak merasakan derita masyarakat, pemerintah malah memperparah situasi dengan rencana perluasan perkebunan bubur kayu dan kelapa sawit melalui MP3EI, Master Plan Persepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia.
Andreas Harsono: Korupsi Kehutanan Riau Berdampak Pelanggaran HAM
