Pekanbaru (ANTARA) - Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus Rayanto, menawarkan para pemangku kepentingan bisa memilih intervensi dari tujuh paket manfaat untuk menurunkan prevalensi stunting Riau yang kini 22,3 persen itu ditargetkan turun menjadi 14 persen tahun 2024.
"Ke 7 paket manfaat tersebut dapat dipilih oleh pemangku kepentingan, antara lain Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kelompok sasaran, Pembuatan akta kelahiran, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi catin, ibu hamil dan baduta," kata Tavip Agus Rayanto di Pekanbaru, Rabu.
Ia mengatakan itu di sela pengukuhan Ibu Hj. Misnarni Syamsuar dan Ibu Ketua TP PKK Kabupaten/ Kota, sebagai Bunda Asuh Anak Stunting di Ruang Serindit, Kota Pekanbaru, disaksikan Gubernur Riau Syamsuar dan pemangku kepentingan lainnya.
Sestama BKKBN menyebutkan, intervensi bantuan lainnya yang bisa dilakukan pemangku kepentingan adalah pembayaran iuran kesehatan dan fasilitasi rujukan, pemberdayaan ekonomi keluarga, bantuan jamban sehat dan air bersih dan bantuan lainnya.
Ia menyebutkan, bahwa penyaluran bantuan baik secara langsung ataupun melalui pihak ketiga dan pemangku kepentingan dapat memantau dampak pemberian paket asuhan melalui mekanisme pencatatan dan pelaporan yang disepakati antara pemangku kepentingan dan pihak ketiga melaluisistemsurveilans rutin, kunjungan langsung ke kelompok sasaran dan atau mekanisme lainnya.
Untuk itu, kata Sestama intervensi spesifik dan sensitif harus terus dilakukan secara terintegrasi untuk memutus lingkaran setan penyebab stunting khususnya pada balita dari keluarga miskin itu.
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan sesuai peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2021, tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia, salah satu strategi yang dilakukan adalah pencegahan stunting dari hulu melalui pendekatan keluarga beresiko stunting, calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi di bawah 2 tahun, sehingga dibentuk Tim Pendamping Keluarga atau TPK di seluruh Desa/Kelurahan.
Di Provinsi Riau ada sebanyak 10.674 orang TPK, yang terdiri dari Bidan Desa, kader PKK dan Kader KB, yang mempunyai tugas mendampingi sasaran atau keluarga beresiko stunting tersebut dalam menumbuhkan kesadaran atau perubahan perilaku bagaimana pentingnya catinyang akan melangsungkan pernikahan melakukan pemeriksaan kesehatan, sehingga diharapkan saat menikah dalam keadaan sehat dan siap menjadi ibu hamil.
Sestama BKKBN tawarkan tujuh paket pilihan turunkan stunting
Ketua TPPKK Provinsi Riau Ny. Misnarni Syamsuar menyerahkan paket bantuan makanan bergizi bagi keluarga beresiko stunting di Riau, di aula Serindit, Pekanbaru, Rabu (16/11). (Antara/Frislidia.)
