Pekanbaru, (antarariau.com) - Pengamat politik Universitas Riau Mexasai Indra menilai Pemerintah Indonesia jangan bersikap terburu-buru untuk memulangkan diplomat Australia dari tanah air, sebagai respon terhadap aksi penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat tinggi lainnya.
"Indonesia memang memiliki hak persona nongrata untuk memulangkan diplomat dan Duta Besar Australia sebagai langkah protes. Namun, sikap itu juga harus diambil dengan pertimbangan yang matang," kata Mexasai di Pekanbaru, Selasa.
Pemerintah Indonesia baru saja menarik pulang Duta Besar dari Australia karena menilai penyadapan intelejen negara kangguru itu berdampak sangat serius terhadap hubungan bilateral kedua negara.
Sejumlah politisi kemudian mendesak pemerintah mengusir diplomat Australia, terutama karena PM Australia Tony Abbot tidak kunjung memberi penjelasan dan justru memandang penyadapan itu masih dalam taraf wajar.
Menurut Mexasai, tindakan pemerintah Indonesia sejauh ini sudah tegas dalam melakukan protes karena tindakan Australia sudah mencoreng simbol negara dan mencederai hubungan diplomatik keduanya, yang secara etika harus menjunjung prinsip kepercayaan.
Namun, katanya, tindakan pengusiran diplomat Australia, apabila dilakukan saat ini, kemungkinan hanya menimbulkan efek bola liar bagi Indonesia sendiri. Sebab, dikhawatirkan tidak menguntungkan daya tawar Indonesia di tatanan politik regional di mata sekutu-sekutu Australia di Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia dan juga Amerika Serikat.
"Kita tidak bisa melihat antiAustralia saja, tapi ada kekuatan negara-negara sekutunya," katanya.
Selain itu, ia menilai belum tentu negara-negara sekutu Australia melihat kasus penyadapan itu sama krusialnya seperti pemerintah Indonesia.
Berita Lainnya
Malaysia pun menunggu hasil resmi pemilu Indonesia
25 February 2024 19:15 WIB
Pengamat optimis timnas Indonesia mampu lolos fase grup Piala Asia Qatar
10 January 2024 16:22 WIB
Pengamat nilai hilirisasi sawit di Indonesia catatkan kemajuan besar
12 December 2023 15:01 WIB
Pengamat harap Indonesia bisa lebih tegas secara politik untuk Palestina
14 November 2023 17:01 WIB
Pengamat: Pasangan Prabowo-Gibran paling kompeten wujudkan Indonesia Emas 2045
03 November 2023 11:09 WIB
Pengamat: Indonesia berperan kuat untuk suarakan penanganan pengungsi ASEAN
12 July 2023 13:51 WIB
Pengamat sebut TNI perlu perkuat strategi sabuk pertahanan negara Indonesia
26 May 2023 11:40 WIB
Pengamat: UU Ciptaker beri kepastian hukum sektor ekonomi dan pekerja di Indonesia
25 March 2023 13:20 WIB