Pekanbaru, (antarariau.com) - Pengamat politik Universitas Riau Mexasai Indra menilai Pemerintah Indonesia jangan bersikap terburu-buru untuk memulangkan diplomat Australia dari tanah air, sebagai respon terhadap aksi penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat tinggi lainnya.
"Indonesia memang memiliki hak persona nongrata untuk memulangkan diplomat dan Duta Besar Australia sebagai langkah protes. Namun, sikap itu juga harus diambil dengan pertimbangan yang matang," kata Mexasai di Pekanbaru, Selasa.
Pemerintah Indonesia baru saja menarik pulang Duta Besar dari Australia karena menilai penyadapan intelejen negara kangguru itu berdampak sangat serius terhadap hubungan bilateral kedua negara.
Sejumlah politisi kemudian mendesak pemerintah mengusir diplomat Australia, terutama karena PM Australia Tony Abbot tidak kunjung memberi penjelasan dan justru memandang penyadapan itu masih dalam taraf wajar.
Menurut Mexasai, tindakan pemerintah Indonesia sejauh ini sudah tegas dalam melakukan protes karena tindakan Australia sudah mencoreng simbol negara dan mencederai hubungan diplomatik keduanya, yang secara etika harus menjunjung prinsip kepercayaan.
Namun, katanya, tindakan pengusiran diplomat Australia, apabila dilakukan saat ini, kemungkinan hanya menimbulkan efek bola liar bagi Indonesia sendiri. Sebab, dikhawatirkan tidak menguntungkan daya tawar Indonesia di tatanan politik regional di mata sekutu-sekutu Australia di Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia dan juga Amerika Serikat.
"Kita tidak bisa melihat antiAustralia saja, tapi ada kekuatan negara-negara sekutunya," katanya.
Selain itu, ia menilai belum tentu negara-negara sekutu Australia melihat kasus penyadapan itu sama krusialnya seperti pemerintah Indonesia.
