Pekanbaru (ANTARA) - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil membuka sosialisasi penguatan kapasitas sekaligus penandatanganan komitmen bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti di Gedung Afifa, Selasa (27/9).
Tampak hadir mendampingi Bupati, Staf Ahli M. Mahadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Irmansyah, Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Muhlisin, serta dihadiri oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kegiatan diawali penandatanganan komitmen bersama Keterbukaan Informasi Publik, antara Bupati selaku Pembina PPID, Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama, Kepala Dinas Kominfotik selaku PPID Utama, dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selaku PPID Pembantu, dan disaksikan oleh pihak Komisi Informasi Riau.
Bertindak sebagai Pemateri dalam acara tersebut, Wakil Ketua Komisi Informasi Riau, Junaidi, didampingi Panitera Pengganti Nurita, dan Staf Komisi Informasi Riau Aviva Nadia.
Bupati Muhammad Adil, dalam sambutannya menyampaikan bahwa memperoleh dan menyampaikan informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi ketahanan nasional dan juga ciri penting negara yang demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
"Memperoleh dan menyampaikan Informasi yang baik merupakan ciri-ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik," ungkapnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa undang-undang keterbukaan informasi publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Dimana, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Muhlisinmenyampaikan bahwa penyelenggaraan keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu sangat perlu dilakukan sosialisasi mengenai tata cara penyelenggaraan keterbukaan informasi publik kepada badan publik untuk memberikan penguatan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah Selaku PPID Pembantu sebagai badan publik tentang kewajibannya untuk menyediakan informasi kepada publik dan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP).
"Penguatan Kapasitas PPID Pembantu ini merupakan wadah dan pemersatu komitmen antar OPD dalam Pelayanan Keterbukaan informasi publik di masing masing badan publik yang dipimpin oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi atau Kepala OPD-nya sendiri. Agar hak-hak Publik tersampaikan dengan transparan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik", ujar Muhlisin.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dody Hamdaniselaku Ketua Panitia Pelaksana, menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian Bupati Kepulauan Meranti selaku Pembina PPID telah berkomitmen dan memberikan dukungan dalam hal Keterbukaan Informasi Publik di Kepulauan Meranti.
"Terimakasih dan Apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati, karena berkenan hadir memberikan komitmen dan dukungannya untuk keterbukaan informasi publik di Kepulauan Meranti, ini merupakan semangat yang baik bagi kita semua," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi Informasi Riau, Junaidi, S.Kom, M.I.Komsebagai pemateri menyampaikan bahwa Komisi Informasi dalam hal ini bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/ajudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon.
Sembari memberikan pemaparannya, Junaidi berharap agar PPID Utama dan PPID Pembantu dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan Amanat Undang-Undang.
Harapan kami dari Komisi Informasi, PPID Utama dan PPID Pembantu dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan Amanat Undang-Undang. nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menuju Pemerintahan yang bersih dan terbuka dalam memberikan layanan informasi kepada publik," ungkap Junaidi. (Diskominfotik)
Berita Lainnya
Muhammad Adil kembali jadi tersangka gratifikasi dan TPPU
27 March 2024 19:19 WIB
Banding Muhammad Adil ditolak, hukumannya justru ditambah
20 March 2024 13:41 WIB
Pleno hasil pemilu di Meranti, Asmar : Apapun hasilnya terima dengan lapang
28 February 2024 19:10 WIB
Bupati Meranti jajaki kerja sama ke konsulat Malaysia
21 February 2024 20:34 WIB
Teliti sagu, anak Meranti ini sabet emas di Korsel
20 February 2024 21:32 WIB
Plt Bupati Meranti tinjau dan beri bantuan korban kebakaran di Desa Bandul
20 February 2024 21:12 WIB
Plt Bupati Meranti sekeluarga nyoblos di TPS 12 Selatpanjang Kota
14 February 2024 10:55 WIB
Pimpin apel kesiapan pengamanan pemilu, ini pesan Bupati Meranti
13 February 2024 15:12 WIB