Pekanbaru, (antarariau.com) - Anggota Komisi C DPRD Provinsi Riau Zukri Misran mengemukakan banyak pejabat eksekutif jarang menghadiri sidang paripurna dewan.
"Banyak asisten, kepala biro, kepala dinas, dan kepala badan yang jarang hadir di sidang paripurna DPRD Riau padahal itu menyangkut kegiatan mereka sebagai pemerintah," kata Zukri Misran di Pekanbaru, Kamis.
Keresahan ini diungkapkan Zukri Misran agar pejabat Riau tersebut hadir nantinya dalam sidang paripurna tentang pengesahan Raperda Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Ia menilai Perda ini sangat berhubungan langsung dengan kegiatan pemerintah.
Dalam beberapa kali rapat paripurna memang terlihat beberapa kepala dinas dan kepala badan menghadiri sidang paripurna. Namun lebih banyak lagi yang tidak hadir jika melihat banyaknya kursi yang kosong.
Berdasarkan sidang paripurna yang sudah-sudah, malahan pejabat yang memiliki peran penting banyak yang tidak hadir. Contohnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dispenda, dan Asisten maupun Biro yang ada di Pemerintahan Provinsi Riau.
Pansus SOTK sendiri dalam pembahasannya mengalami perjalanan yang panjang. Perda telah diusulakan oleh pemerintahan Provinsi Riau sejak awal tahun 2013.
Raperda tersebut ingin merevisi Perda sebelumnya tentang tata cara kerja organisasi pemerintah baik itu yang bersifat sekretariat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, dan Dinas Daerah.
Struktur Oraganisasi Tata Kerja (SOTK) yang ada di Riau saat ini dianggap tidak sesuai dengan dinamika zaman. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian ataupun tambahan struktur organisasi baru.
Legislator: Banyak Pejabat Riau Jarang Rapat Paripurna
