Batam (ANTARA) - Tim Komisi Keamanan Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengunjungi Badan Pengusahaan (BP) Batam membahas percepatan realisasi investasi Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Besar di Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi di Pulau Batam.
"Tujuan kami datang ke sini adalah untuk mengetahui kondisi awal kedua bendungan ini sebelum digunakan sebagai tempat untuk PLTS terapung,” ujar Aries Firman Ketua Tim Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR dari keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (16/9).
Menurutnya, pemerintah sepakat mendukung energi terbarukan, salah satunya dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung. Sebagai pilot project pengembangan energi surya di Indonesia, PLTS terapung ini diharapkan dapat menjadi bahan riset, referensi ataupun penelitian untuk mengembangkan teknologi serupa di daerah-daerah lain.
Untuk itu, bendungan tersebut harus dilakukan sertifikasi setiap lima tahun sekali dan beberapa kendala ringan yang terdapat di Waduk Duriangkang serta Waduk Tembesi perlu terus diminimalisir.
Aries menjelaskan, kondisi bendungan dan PLTS kedepannya harus saling mendukung, terutama karena Waduk Duriangkang merupakan tulang punggung penyediaan air bersih di Batam, maka kondisinya harus tetap dijaga dengan baik saat PLTS terapung telah terealisasi.
“Bendungan dan PLTS terapung harus saling menguntungkan satu sama lain, utamanya Waduk Duriangkang merupakan tulang punggung air bersih di Batam maka harus kita jaga dengan tetap mewujudkan rencana pengembangan energi bersih terbarukan ini (PLTS),” katanya.
Dia juga menegaskan, agar energi bersih terbarukan yang berasal dari PLTS ini tidak boleh terlambat untuk direalisasikan, namun tetap mengedepankan aspek keselamatan bendungan.
“Energi bersih terbarukan adalah hal yang mutlak dan tidak boleh terlambat untuk kita kembangkan namun jangan sampai kita kekurangan air bersih saat musim kemarau dan kelebihan air bersih saat musim hujan,” ucapnya.
Baca juga: PLN sebut bauran energi bersih capai 13 persen per Juni 2021
Begitu juga yang disampaikan Ketua Tim Teknis Kerja Sama Pengembangan PLTS Waduk KPBPBB Irfan Syakir Widyasa. Dia berharap agar setelah kunjungan lapangan ini dilakukan, seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam proyek pengembangan PLTS Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi mendapat gambaran awal yang lengkap untuk dilakukan rapat secara intensif mulai Oktober 2022.
“Karena proyek yang menjadi bagian dari Presidensi G20 ini cukup komprehensif dari hulu ke hilir, kami segera memulai rapat secara intensif pada Oktober 2022 bersama dengan kementerian dan lembaga serta seluruh stakeholder dalam proyek ini,” tutur Irfan.
Ia menambahkan, pihaknya akan berusaha untuk memaksimalkan potensi PLTS yang dapat diakomodir di Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi guna mencukupi kebutuhan konsumsi energi lokal serta untuk kebutuhan ekspor.
“kapasitas energi yang akan dihasilkan, tentunya kami akan meminta rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR, memperhatikan aspek keselamatan Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi,” kata dia.
Baca juga: Kantor Imigrasi Batam telah menunda keberangkatan 598 WNI ke luar negeri
Baca juga: Kapal Layar Motor muatan barang kelontong dari Malaysia terbakar di Batam
BP Batam bahas percepatan realisasi proyek investasi PLTS terapung
Tim Komisi Keamanan Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat mengunjungi Waduk Duriangkang di Batam (ANTARA/HO-Humas BP Batam)
