Pekanbaru (ANTARA) - Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna penguatan upaya pengendalian inflasi pangan, khususnya cabai keriting di wilayah setempat.
Upaya ini dilakukan melalui pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa yang digelar di Desa Pulang Birandang, Kabupaten Kampar, Senin.
Program pengendalian inflasi daerah dengan BUMDes tidak hanya sebagai badan usaha, namun turut berperan dalam menjaga kesinambungan pasokan serta mengatur efisiensi rantai distribusi untuk komoditas cabai.
"Dengan program ini, Riau menjadi provinsi pertama di Indonesia yang fokus pada pengembangan peran BUMDes dalam upaya pengendalian inflasi daerah," kata Kepala BI Perwakilan Riau Muhamad Nur di Kampar, Senin.
Dikatakan dia, adapun program unggulan lainnya adalah pengembangan budidaya pertanian perkotaan (urban farming) penanaman cabai di lahan pekarangan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Provinsi Riau yang mengedepankan ASN dan KWT sebagai role model masyarakat.
Di samping itu, TPID Riau juga menjalin Kerja sama Antar Daerah (KAD) dengan beberapa BUMD pangan di daerah produsen seperti Deli Serdang, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.
Atas upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono mengapresiasi komitmen Gubernur Riau, yang mengarahkan TPID Riau untuk mengendalikan inflasi pangan dalam kerangka GNPIP.
Lebih lanjut Doni menyoroti potensi strategis 1.591 BUMDes di Riau, dimana kurang lebih 200 BUMDes yang bergerak di bidang pertanian dapat digerakkan mendukung optimalisasi budidaya cabai.
"Koordinasi dan kolaborasi erat dari semua pihak yang terlibat, baik dinas PMD selaku pendamping Bumdes, Dinas Pertanian selaku pakar dalam budidaya, Dinas Perindag selaku pengatur pasar dan pihak-pihak lain akan memperkuat terbentuknya ekosistem ini. Untuk itu kami mengajak semua pihak untuk meningkatkan sinergi dalam implementasi upaya pengendalian inflasi," terang Doni P. Joewono.
Hal senada dikatakan Gubernur Riau Syamsuar. Menurutnya, GNPIP adalah komitmen dan kontribusi Pemprov Riau untuk menjaga ketersediaan pasokan.
"Peresmian GNPIP Riau ini merupakan wujud kontribusi Pemerintah untuk menjaga tingkat inflasi melalui penguatan peran dan kinerja BUMDes dalam pemenuhan ketersediaan pasokan di daerah," terang Gubri.
Sejalan dengan hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI, Marsiaman Saragih menegaskan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak dalam pengendalian inflasi.
"Dukungan akses pembiayaan dan teknis guna optimalisasi kinerja BUMDes akan menopang pemenuhan kebutuhan pangan lokal secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari provinsi lain," ujarnya.
Keberhasilan implementasi program pemberdayaan BUMDes Riau diharapkan semakin memperkuat upaya bersama untuk membawa inflasi pangan pada target kisaran, sehingga kestabilan harga dan ketahanan pangan nasional dapat tercapai.
Berita Lainnya
Pemprov Riau diminta bantu penempatan pengungsi Rohingya
03 May 2024 18:40 WIB
136 desa di Bengkalis implementasikan Siskeudes-Link melalui CMS BRK Syariah
03 May 2024 17:03 WIB
Pond's gandeng 3 wanita berprestasi untuk kenalkan produk terbarunya
03 May 2024 16:55 WIB
Perang 9 bulan bisa hapus 44 tahun laju pembangunan manusia di Jalur Gaza
03 May 2024 16:39 WIB
Nilai tukar rupiah menguat karena dolar AS lanjut melemah setelah pertemuan FOMC
03 May 2024 16:25 WIB
Flek hitam akibat matahari bisa dicegah dengan menggunakan produk pencerah kulit
03 May 2024 16:21 WIB
Penerbangan dari Bandara Internasional Kertajati ke Singapura dibuka September 2024
03 May 2024 15:52 WIB
Panas ekstrem dapat berdampak besar pada kesehatan mental
03 May 2024 15:39 WIB