Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mendorong pemerintah agar berani menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena disparitas harga yang sangat tinggi antara BBM subsidi dengan BBM industri.
"Adanya disparitas harga antara BBM subsidi dengan BBM industri semakin menambah bandit. Pemerintah harus berani untuk mendorong penyesuaian harga BBM," ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu.
Maman mengatakan penyesuaian harga BBM itu dapat dilakukan dengan menaikkan harga BBM subsidi atau menurunkan harga BBM industri, sehingga disparitas harga kedua jenis BBM tersebut tidak terlampau jauh.
Saat ini harga BBM subsidi jenis Solar hanya dijual Rp5.150 per liter, sedangkan Solar industri mencapai Rp21.500 per liter. Artinya, ada selisih harga Rp16.350 per liter.
Maman mengungkapkan kondisi di daerah yang banyak antrean truk mengisi Solar di SPBU. Menurutnya, truk-truk itu adalah kendaraan yang tangkinya sudah dimanipulasi yang bisanya kapasitas BBM maksimal satu truk adalah 100 liter diubah menjadi 200 liter bahkan 300 liter.
Banyak sekali truk antre di SPBU, itu truk-truk siluman, truk zombie yang tiba-tiba muncul. Dulu truk rusak langsung hidup, jalan seperti zombie di pinggir SPBU antre puluhan (truk)," ungkap Maman.
Lebih lanjut dia menyampaikan truk yang telah mendapatkan Solar subsidi kemudian dijual kepada penampung yang dibekingi oleh oknum aparat di daerah.
Harga Solar subsidi Rp5.150 per liter dihargai para penampung sekitar Rp9.000 sampai Rp10.000 per liter, maka keuntungan yang diperoleh kurang lebih Rp4.000 sampai Rp5.000 per liter.
Apabila satu truk dengan kapasitas tangki 100 liter, maka keuntungan diperoleh truk zombie bisa mencapai Rp500.000 dalam sekali antre di SPBU.
"Truk-truk zombie ini kayak film Resident Evil. Kalau film Resident Evil itu manusia jadi zombie, kalau ini truk yang jadi zombie datang ke SPBU satunya lagi, isi lagi dapat lagi Rp500 ribu, akhirnya satu hari mereka rata-rata mengantongi Rp1 juta," kata Maman.
Solar subsidi yang ada di penampungan, kemudian dijual kepada nelayan dengan harga Rp12.000 sampai Rp13.000 per liter.
Menurut Maman, nelayan seharusnya mendapatkan Solar subsidi, tetapi faktanya karena nelayan membutuhkan rekomendasi dari institusi setempat akhirnya mau tidak mau mereka harus membeli Solar subsidi dengan harga mahal.
Selain dijual kepada nelayan, Solar subsidi dari para penampung juga dijual kepada para penambang dan pabrik-pabrik dengan harga Rp18.000 sampai Rp20.000 per liter.
Maman meminta agar pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi BBM dari subsidi produk menjadi subsidi langsung melalui bantuan langsung tunai supaya tepat sasaran.
Menurutnya, subsidi energi Rp502 triliun adalah angka yang besar mengingat APBN hanya sekitar Rp3.000 triliun.
"Kami dorong hari ini adalah mengubah metode subsidi yang tadinya subsidi langsung kepada produk diubah langsung kepada masyarakat. Kita berikan masyarakat kemampuan untuk membeli BBM dan membeli elpiji," pungkas Maman.
Baca juga: Anggota DPR usul bentuk satgas pengawasan distribusi BBM
Baca juga: Polisi dan TNI Dumai patroli gudang diduga pengelola BBM ilegal
Wakil Ketua Komisi VII DPR: Pemerintah harus berani menyesuaikan harga BBM
Ilustrasi - Sejumlah truk antre untuk mengisi tanki BBM di terminal BBM Plumpang, Jakarta Utara. (ANTARAFOTO/Fanny Octavianus/Spt/13.)
