Pekanbaru, (Antarariau.com) - Indonesia harus menyatakan sikap terhadap industri kertas Tanah Air dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali pada tanggal 1-10 Oktober 2013, kata Wakil Ketua Umum APKI, Rusli Tan.
"Pemerintah harus mengambil sikap yang sangat jelas dan sikap itu harus dinyatakan dalam KTT APEC Bali terhadap industri kertas Indonesia, di tengah kampanye hitam organisasi nonpemerintah (NGO)," ujar Rusli Tan yang dihubungi dari Pekanbaru, Minggu.
KTT APEC Bali yang bakal dihadiri 120 Chief Executive Officer (CEO) dan 11 kepala negara, menurut dia, sangat aneh dilakukan karena tidak memasukan industri pulp dan kertas serta minyak sawit mentah (CPO) sebagai produk yang ramah lingkungan.
Padahal Indonesia selaku tuan rumah dan seharusnya secara otomatis posisi tawar menjadi lebih tinggi di mata negara-negara peserta APEC. Namun fakta dilapangan justeru sebaliknya dan membuat posisi Indonesia menjadi sangat lemah.
Kuat dugaan tidak masuknya industri pulp dan kertas serta CPO milik Indonesia karena kampanye hitam yang terus dihembuskan NGO asing di luar negeri, akibat persaingan usaha tidak sehat di kalangan kompetitor.
"Pemerintah sudah harus berani untuk menyatakan sikap seperti apapun yang kami lakukan, kami tetap menanam pohon. Menanam pohon adalah satu-satunya cara untuk membuat hutan Indonesia menjadi bangus dan bernilai produktif," katanya.
Agar tidak muncul pertanyaan dikalangan pelaku usaha industri pulp dan kertas serta CPO mengenai penyelengaraan KTT APEC terhadap dua komoditi andalan Indonesia tersebut.
"Untuk apa Indonesia selenggarakan APEC di sini kalau sampai pulp dan CPO tidak bisa masuk?. Itukan dua komoditi yang memberikan devisa dan mampu bersaing dalam jangka pajang di tingkat dunia," tegasnya.
Awal Februari lalu, pemerintah telah mengusulkan kertas dan "crude palm oil" sebagai produk ramah lingkungan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali pada akhir 2013.
"Kami akan mengajukan bukti-bukti ilmiah. Perjuangan pertama kami di sawit dan kemungkinan akan memasukkan kertas dengan basis hutan tanaman industri," kata Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi.
Dalam KTT APEC di Rusia tahun 2012, pemerintah tidak berhasil mendaftarkan CPO untuk masuk kategori produk ramah lingkungan atau Environment Good List.
