Pekanbaru (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto kini terus mematangkan berbagai persiapan dan menghimpun masukan dari kepala daerah dan pemangku kepentingan yang terkait dengan persiapan pembangunan trayek tol laut Provinsi Riau di 5 pelabuhan.
Kelima pelabuhan yang akan dibagun trayek tol laut yakni pelabuhan Selat Panjang, Bengkalis, Dumai, Inhil dan Buton.
"Trayek ini juga salah satu upaya percepatan dari Pemerintah Pusat dan Pemda untuk kesiapan Tol Laut Provinsi Riau, sehingga berbagai kebutuhan perlu segera disiapkan," kata SF Hariyanto dalam keterangannya di Pekanbaru, Jumat.
Dia mengatakan, tujuan dibangunnya tol laut yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik angkutan barang di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, sehingga ongkos angkutnya per kilometer lebih murah. Keberadaan tol laut juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan disparitas harga di daerah terpencil serta pemerataan pembangunan.
Asisten II Pemkab Meranti, Suhendri mengatakan PT Perindo akan melakukan perbaikan yang membutuhkan waktu sekitar 6-8 bulan, dan kegiatan ini bisa menjadi solusi jangka pendek yang bisa dilakukan untuk Kabupaten Meranti.
"Untuk solusi jangka menengah yang bisa dilakukan seperti Kementerian Perhubungan dapat bersedia untuk membantu pembangunan dari sisi daratnya, karena memang di Meranti kita sudah membangun dari sisi laut yang sudah selesai oleh Kementerian perhubungan namun dari sisi daratnya masih mengalami hambatan," kata Suhendri.
Ia berharap Pemprov Riau turut andil dalam solusi untuk Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga Pelabuhan Perikanan LKIM Tanjung Bako sudah mulai dibangun tahun 2022 yang kemarin mengalami keterbatasan anggaran bisa dilakukan sehingga bisa representatif bagi program tol ini mendukung pemasaran komoditas daerah.
"Komoditas yang cukup banyak bisa dipasarkan adalah kelapa, pinang, karet, kopi bika dan barang material, serta makanan. Terkait inflasi Meranti cukup tinggi dan dengan adanya tol ini akan memberikan manfaat maksimal bagi Meranti," ujarnya.
Kabid Kepelabuhan Kabupaten Bengkalis, Hurri menyatakan terkait rencana pengoperasian central kapal di Pelabuhan Kabupaten Bengkalis maka perlu diperhatikan masalah keamanan dan keselamatan dermaga, survei kekuatan dermaga, survei alur pelayaran.
Survei kekuatan dermaga dan alur pelayaran ini memang dituangkan dalam berita acara yang menjadi satu kesatuan untuk mengurus izin pengurusan pelabuhan. Selain itu, masalah fasilitas pelabuhan juga diperlukan, fasilitas pelabuhan perlu dibangun jalan masuk gudang, rehab jalan.
"Masalah pengelolaan pelabuhan ini kami sedang melakukan proses pembentukan BUP akan tetapi terjadi kendala berupa persyaratan perlu dilakukannya penilaian aset yang akan memakan waktu 1 -2 tahun, sehingga terjadi kendala pada pengurusan BUP ini," ungkapnya.
Sekdaprov Riau SF Hariyanto menyatakan bahwa terkait kekuatan dermaga dipersilahkan survei uji kelayakannya dilakukan oleh PUPR Bengkalis.
KSOP Bengkalis Julharia mengingatkan berdasarkan hasil audiensi ada perubahan usulan status pelabuhan yang diminta oleh Direktorat Kepelabuhanan yang akan merubah status pelabuhan pengumpul menjadi pelabuhan umum.
Berikutnya terkait masalah alur pelayaran yang dianggarkan oleh Kementerian Perhubungan yakni Direktorat Kenavigasian adalah pelabuhan yang sudah menjadi status pelabuhan umum sudah dibalas oleh Direktur Navigasi..
