Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis (28/4) meminta Kongres mengalokasikan 33 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.418) untuk membantu Ukraina mempertahankan diri dari operasi militer yang dilancarkan Rusia.
Saat menyampaikan sambutan dari Gedung Putih, Biden menguraikan tentang bagaimana dana tambahan yang baru diusulkan itu akan digunakan.
Dari jumlah 33 miliar dolar AS, menurut sebuah lembar fakta Gedung Putih, 20,4 miliar dolar AS akan digunakan untuk bantuan militer dan keamanan ke Kiev, 8,5 miliar dolar AS akan dihabiskan untuk bantuan ekonomi bagi pemerintah dan rakyat Ukraina, dan 3 miliar dolar AS akan dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan tambahan dan pendanaan ketahanan pangan, serta pendanaan yang ditargetkan untuk mengatasi gangguan ekonomi yang disebabkan oleh perang.
"Sangat penting bahwa pendanaan ini disetujui dan disahkan sesegera mungkin," kata sang presiden.
Biden juga mengusulkan undang-undang untuk meminta pertanggungjawaban para oligarki Rusia atas dugaan peran mereka dalam mendukung operasi militer tersebut. Salah satu tujuan dari undang-undang yang diusulkan itu adalah untuk meningkatkan kemampuan AS dalam menggunakan dana oligarki yang ditahan karena sanksi guna memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer Rusia terhadap Ukraina, papar sebuah lembar fakta terpisah oleh Gedung Putih yang merinci usulan tersebut.
Dalam upaya meredam spekulasi tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir mengingat permusuhan antara Rusia dan kekuatan Barat tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, Biden menuturkan "tidak ada yang boleh membuat komentar konyol tentang penggunaan senjata nuklir atau kemungkinan kebutuhan untuk menggunakannya."
Dia mengkritik Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov karena melontarkan pernyataan "tidak bertanggung jawab" sebelumnya pada pekan ini perihal kemungkinan konflik nuklir.
Lavrov mengatakan kepada media Rusia dalam sebuah wawancara yang disiarkan di stasiun televisi Rusia pada Senin (25/4) bahwa mencegah perang nuklir adalah "posisi kunci Moskow di mana kami mendasarkan segalanya. Risikonya sekarang cukup besar." Dia menambahkan: "Saya tidak ingin meningkatkan risiko tersebut secara sengaja. (Namun) banyak yang menyukai itu. Bahayanya serius, nyata. Dan kita tidak boleh meremehkannya."
Berita Lainnya
Mensos-Menko Pemberdayaan Masyarakat percepat nol kemiskinan ekstrem di Indonesia
18 December 2024 17:19 WIB
Kemenag berhasil raih anugerah keterbukaan informasi publik
18 December 2024 17:00 WIB
Dokter menekankan pentingnya untuk mewaspadai sakit kepala hebat
18 December 2024 16:37 WIB
Indonesia Masters 2025 jadi panggung turnamen terakhir The Daddies
18 December 2024 16:28 WIB
Menko Pangan: Eselon I Kemenko Pangan harus fokus pada percepatan swasembada pangan
18 December 2024 16:13 WIB
ASEAN, GCC berupaya perkuat hubungan kerja sama kedua kawasan
18 December 2024 15:57 WIB
Pramono Anung terbuka bagi parpol KIM Plus gabung tim transisi pemerintahan
18 December 2024 15:51 WIB
Pertamina berencana akan olah minyak goreng bekas jadi bahan bakar pesawat
18 December 2024 15:12 WIB