Kapolda Maluku minta jajaran jemput bola soal penyelewengan BBM subsidi

Ambon (ANTARA) - Kepala Kepolisian DaerahMaluku, Inspektur Jenderal PolisiLotharia Latif,meminta semua kepala Polres dijajarannya tingkatkan langkahpreemitifdan menjemput bola terhadap potensi penyelewengan distribusipenyelewengan BBM bersubsidi di provinsi itu.

"Sosialisasi pada seluruh media yang ada, lakukan tindakan-tindakan preemtif untuk laksanakan patroli dan penegakan hukum kepada oknum penyelewengan,” kata Latif, di Ambon, Sabtu.

Hal ini berdasarkan permintaan kepala Kepolisian Indonesiakepada semua Polda untuk memberikan tindakan teguran hingga persangkaan pasal penyelewengan BBM bersubsidi kepada orang dan pihak yang menyelewengkan BBM jenis itu.

Pasal hukum yang bisa dikenakan kepada mereka antara lain pasal 23a, pasal 53, dan pasal 55 UU Cipta Kerja tentang pihak yang melakukan penyelewengan, pasal 55 KUHP tentang pihak yang turut serta membantu terjadinya penyelewengan, dan pasal 480 KUHP tentang pihak yang membeli solar hasil penyelewengan.

"Mengantisipasi ketersediaan stock BBM di daerah masing-masing menjelang liburan lebaran," katanya.

Ia juga meminta kepada jajarannya agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar selalu memberikan ketenangan kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi kepanikan. "Aktif memberikan ketenangan sehingga tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat," katanya.

Sementara itu, Manajer PenjualanEceran Wilayah Maluku PT Pertamina, Wilson EWijaya, mengungkapkan,stok BBM yang tersedia pada merekacukup baik yaitu dapat bertahan selama 16-25 hari. Mereka telah membentuk satgas untuk memastikan BBM tersalur ke tiap-tiap daerah.

Ia juga mengaku kalau stok BBM telah ditingkatkan, apabila terjadi kekurangan dapat berkoordinasi dengan PTPertamina Wilayah Maluku-Maluku Utara. "PTPertamina Wilayah Maluku-Maluku Utara telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pusat tentang penetapan tambahan kuota 2022/2023," katanya.

Untuk diketahui, hal ini disampaikan dalam rapat bersama dengan pucuk pimpinan Kepolisian Indonesia, Latif, Kementerian BUMN, dan PT Pertamina sebagai antisipasi kelangkaan BBM.