Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional perlu dilibatkan secara aktif dalam tata niaga minyak goreng agar tidak terjadi kelangkaan seperti saat ini.
"Pemerintah agar memberikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional termasuk juga Bulog untuk menata niaga minyak goreng," katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Mulyanto mengingatkan bahwa sekarang ini, kewenangan Badan Pangan Nasional hanya kepada sembilan komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Sementara Bulog hanya ditugaskan untuk beras, kedelai, dan jagung.
Baca juga: Penimbun minyak goreng di Bengkulu terancam hukuman tujuh tahun penjara
Sedangkan terkait keputusan pemerintah menyerahkan pengelolaan minyak goreng pada mekanisme pasar, ia berpendapat bahwa hal tersebut menandakan pemerintah kalah menghadapi tekanan pengusaha minyak goreng.
“Pasalnya, setelah mengadakan pertemuan dengan produsen minyak goreng, pemerintah memutuskan untuk menaikkan HET minyak goreng curah di masyarakat menjadi sebesar Rp14 ribu per liter pada 15 Maret 2022. Sebelumnya, HET minyak goreng curah Rp11.500 per liter. Selain itu, pemerintah juga mencabut aturan HET minyak goreng kemasan dan menyerahkannya melalui mekanisme pasar,” katanya.
Menurut Mulyanto, pasar minyak goreng bersifat oligopolistik. Dari data Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU), pasar minyak goreng dari hulu ke hilir, termasuk terintegrasi ekspor, didominasi hanya empat produsen.
Ke depan, menurut Mulyanto, dalam jangka panjang, pemerintah harus menata niaga komoditas minyak goreng ini, agar menguntungkan masyarakat dengan harga yang terjangkau.
"Salah satunya dengan merubah struktur pasar oligopolistik tersebut dengan mencabut regulasi yang menghambat serta memberi insentif bagi tumbuhnya pelaku usaha baru di industri minyak goreng ini," paparnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa stok minyak goreng cukup untuk Ramadhan.
Menurut dia, seperti disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah menghitung kebutuhan minyak goreng secara nasional rata-rata 300 juta hingga 330 juta liter, tetapi sudah didistribusikan lebih dari 500 juta liter sebagaimana laporan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Sebelumnya, Mendag Lutfi menggandeng Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjaga pasokan minyak goreng dan tidak memberi ampun kepada mafia yang menyebabkan minyak goreng langka.
Baca juga: Atasi kelangkaan, Riau dapat kuota 2.000 ton minyak goreng murah tiap minggu
Baca juga: Ombudsman sebut harga minyak goreng masih tetap tinggi di pasar tradisional
