Banjir di Inhil jadi sorotan, Ketua DPRD minta Pemkab ambil langkah serius

Tembilahan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilirdiminta serius atasi banjir yang kerap melanda sejumlah ruas jalan di kota Tembilahandan sangat meresahkan warga.

Ketua DPRD Inhil, Dr Ferryandi mengatakan sudah seharusnya pemerintah membuat langkah serius dalam menangani persoalan banjir dengan membuat perencanaan secara masif dan terstruktur untuk menangani persoalan banjir yang menjadi persoalan setiap tahunnya.

Ia menegaskan akan sangat mendukungdari segi penganggaran apabila pemerintah sudah membuat perencanaannya dan penganggarannya. "Untuk hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat, tidak mungkin kita menghalang-halangi," ucap Ferryandi saat mengikuti pelaksanaan Gotong royong masal Pemerintah Daerah bersama masyarakat di sekitar Wilayah banjir di kota Tembilahan, Senin.

Dia mengatakan, pemerintah sudah tahu letak permasalahan banjir tahunan tersebut, tentunya secara teknis Dinas PU dan Dinas Perkim sudah bisa mengatasi masalahnya karena OPD tersebut diisi oleh para sarjanateknik.

Selanjutnya, kata dia, adalah persoalan drainase yang kurang berfungsi optimal. Secara teknis, dinas terkait harusnya mengerti cara membuat drainase perkotaan yang baik.

“Dihitung dulu siklus hujan maksimum dikurang 10 tahun bahkan ada 20 tahun hitung ke belakang berapa luas dan setelah didapat berapa volume air baru bisa kita menentukan berapa debit saluran dan di mana saluran primer di mana saluran sekunder di mana saluran tersiernya dan kita tahu berapa luas penampang saluran yang mesti kita buat dan berapa debit alirannya sehingga bisa menyelesaikan banjir ini. Sekarang yang jadi persoalannya mau atau tidak?," ulasnya.

Ferryandi menjelaskan, terdapat sejumlah ruas-ruas parit yang merupakan saluran primer seperti dari parit 11 sampai 17 hingga ke jalan Sungai Beringin yang memang sudah terbentuk dari awal.

Namun persoalan lain terkait banjir adalah banyaknya masyarakat yang membangun dapur rumahnya pada badan sungai dan parit. Selain itu, ada pula yang membuat pembangunan hingga menutup drainase. Ini semua untuk kepentingan kepentingan pribadi sehingga tidak ada lubang kontrol drainasenya.

"Di Sumatera Barat bisa kok mereka membuat pengendalian banjir yang luar biasa, kenapa kita tidak bisa? Kalau tidak bisa dana kabupaten kan ada dana DAK dan lain-lainnya," tegasnya.