Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan total dana abadi bidang pendidikan yang dikelola pemerintah sejak 2010 mencapai Rp99,1 triliun dan masih akan berkembang karena pada 2022 ada tambahan dari APBN.
“Saat ini total dana abadi di bidang pendidikan termasuk penelitian, perguruan tinggi dan kebudayaan Rp99,1 triliun. Ini masih berkembang karena tahun 2022 akan ada tambahan lagi melalui mekanisme APBN,” katanya dalam Pembukaan Beasiswa LPDP 2022 di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Sri Mulyani sampaikan bahwa pandemi COVID-19 bawa dampak baik pada perubahan iklim
Sri Mulyani menyebutkan dana abadi sebesar Rp99,1 triliun tersebut meliputi dana abadi pendidikan Rp81,1 triliun, dana abadi penelitian Rp8 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp7 triliun dan dana abadi kebudayaan Rp3 triliun.
Ia mengatakan berbagai macam bentuk dana abadi itu merupakan komitmen bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia ditentukan tidak hanya dari sisi pendidikan formal namun juga melalui penelitian serta interaksi sosial termasuk dari sisi kebudayaan.
Ia menuturkan pemerintah setiap tahun sejak 2007 mengalokasikan 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khusus untuk bidang pendidikan dan tahun ini anggarannya sebesar Rp542,8 triliun.
Anggaran pendidikan akan sangat bergantung pada besaran pagu total APBN setiap tahunnya sehingga jika anggaran pada suatu tahun membengkak maka anggaran untuk bidang pendidikan juga meningkat.
Baca juga: Program pengungkapan sukarela kumpulkan PPh Rp903 miliar
Menurut Sri Mulyani, hal itu yang melatarbelakangi dirinya membentuk dana abadi bidang pendidikan pada 2010 agar anggaran pendidikan sebesar 20 persen per tahun dapat dikelola secara baik dan dirasakan manfaatnya oleh antargenerasi.
"Kita ingin dana 20 persen ini harus bisa dimanfaatkan antargenerasi dan dikelola dengan baik," ujarnya.
Ia menegaskan dana ini adalah dana dari APBN yang berasal dari pajak masyarakat sehingga dari sisi pengelolaan dan alokasi harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Oleh sebab itu, ia memastikan pengelolaan dana abadi selalu dilaporkan, diaudit dan disampaikan terkait jumlah dana pengelolaan, pendapatan dari investasinya serta penggunaan dari dana investasi tersebut.
"Pengelola kebijakan seperti Kemendikbud Ristek dan Kemenag serta stakeholder lain seperti Kemenko PMK sangat menentukan strategi kebijakan-kebijakan ke depan," katanya.
Baca juga: Menkeu apresiasi BRI garap potensi usaha ultra mikro
Berita Lainnya
APP Group tegaskan dukungan pada upaya pemerintah dalam konservasi pesisir di COP 29 Azerbaijan
18 November 2024 11:26 WIB
Komisi III DPR RI mulai gelar uji kelayakan Capim-Cadewas KPK
18 November 2024 11:16 WIB
UNIFIL berduka atas tewasnya petugas penjaga perdamaian akibat tabrakan di Lebanon
16 November 2024 16:25 WIB
Indonesia mulai integrasikan bioenergi dan CCS guna kurangi emisi karbon
16 November 2024 16:10 WIB
Presiden China Xi Jinping ajak anggota APEC promosikan ekonomi inklusif
16 November 2024 15:57 WIB
Mike Tyson kalah dari Paul Jake dalam pertarungan selama delapan ronde
16 November 2024 15:49 WIB
BPBD DKI sebut genangan banjir rob di Jakarta Utara mulai berangsur turun
16 November 2024 15:25 WIB
Ketua MPR Ahmad Muzani lelang 1 ton sapi untuk disumbangkan korban Gunung Lewotobi
16 November 2024 15:10 WIB