Kemenkeu perkirakan dampak COVID-19 varian Omicron tak signifikan pada perekonomian

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu memperkirakan dampak COVID-19 varian Omicron terhadap perekonomian tidak akan signifikan karena varian ini diyakini lebih mudah dikendalikan.

"Saat ini dengan data yang kita punya kita cukup optimis ini kondisi yang kita bisa dikelola dengan baik. Tentu yg jadi faktor yang harus kita perhatikan adalah kesiapan fasilitas kesehatan di sini peran telemedicine menjadi sangat membantu," kata Febrio dalam Taklimat Media daring yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan dampak penyebaran COVID-19 varian Omicron akan berbeda dengan penyebaran Delta tahun 2021. Varian Delta memiliki gejala yang lebih parah sehingga banyak pasien yang perlu dibawa ke rumah sakit atau ke lokasi isolasi yang disediakan pemerintah.

Baca juga: KPKNL Dumai awasi aset negara Rp6 triliun di lima wilayah kerja

"Menariknya dengan melihat betapa mild-nya gejala Omicron dibandingkan Delta, banyak negara yang sudah mulai menyesuaikan responnya itu tidak serestriktif waktu menghadapi Delta tahun lalu," imbuhnya.

Saat ini Indonesia juga telah memiliki Aplikasi Peduli Lindungi yang dapat langsung mendeteksi pasien terkonfirmasi positif. Pasien tersebut bisa melakukan isolasi mandiri di rumah dan dikirimkan obat-obatan agar segera pulih.

"Ini akan mengurangi tekanan pada fasilitas kesehatan dan mengurangi tekanan pada kebutuhan merawat pasien di rumah sakit yang relatif mahal. Sehingga kalau kita bisa kendalikan tidak semua ke rumah sakit dan bisa kendalikan mandiri itu akan jauh lebih baik bagi aktivitas ekonomi dan budget juga" katanya.

Baca juga: Kemenkeu sedang kaji pemanfaatan aset negara senilai Rp300 triliun di Jakarta

Namun demikian pemerintah tetap mempersiapkan fasilitas kesehatan agar dapat menampung kemungkinan lonjakan pasien COVID-19. Dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, pemerintah juga menetapkan automatic adjustment, di mana setiap kementerian dan lembaga diminta menyisihkan 5 persen dari anggaran mereka untuk tidak langsung digunakan.

"Jadi kalau nanti kita butuh untuk realokasi sudah ada dananya sehingga tidak mengagetkan dan tidak menambah waktu untuk menyiapkannya. Jadi fleksibilitas permanen untuk APBN kita," ucapnya.

Dengan strategi tersebut ia meyakini pertumbuhan ekonomi 2022 akan lebih tinggi dibandingkan 2021 atau mencapai di atas 5 persen year on year.

Baca juga: Kemenkeu: Indonesia sebagai penggerak pertama penanggulangan iklim berbasis pasar