Padang (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat Muzli M Nur mendorong pemerintah provinsi serius untuk mengurus pembebasan lahan tol agar pembangunan ini dapat segera terealisasi.
"Jelas pembangunan ini terkendala akan pembebasan lahan yang tak kunjung usai. Ini butuh kerja keras eksekutif dalam merealisasikannya," kata dia di Padang,Jumat.
Menurut dia kewenangan pembebasan lahan memang ada di pemerintah kota dan kabupaten namun Pemprov Sumbar memiliki kewajiban berkoordinasi agar pembangunan ini dapat dimulai kembali.
Baca juga: Tol Permai sumbang PAD Dumai Rp4,8 miliar per tahun
"Pemprov merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di Sumbar dan hendaknya ada keseriusan terhadap kelanjutan proyek ini," katanya.
Ia mengakui pembebasan lahan di Sumbar sangat berbeda dengan Riau karena tanah di Sumbar dimiliki ulayat sehingga pembebasannya agak rumit.
Tentu kondisi ini berbeda karena tanah di Riau banyak tanah negara yang dikelola swasta dalam bentuk HGU sehingga dalam pembebasan tak rumit seperti di sini.
"Kita melihat gubernur sudah berkoordinasi dengan kepala daerah di tingkat dua, ada kemajuan namun ini harus terus dikejar agar cepat selesai," kata dia
Sebelumnya Wakil Gubernur Sumatra Barat, Audy Joinaldy mengatakan pembangunan jalan tol Padang Pariaman - Pekanbaru ruas Padang - Sicincin ditargetkan selesai tahun 2023.
Pihaknya tidak mendapatkan informasi terkait penundaan penyelesaian tol Padang Pariaman - Sicincin dan sampai sekarang PT Hutama Karya kata dia masih melanjutkan pembangunan.
"Terakhir pada rapat tol saya dengar Hutama Karya tetap mengerjakan, terus tahun ini juga dapat anggaran untuk pembebasan lahan," kata dia
Baca juga: Legislator minta Gubernur serius bebaskan lahan tol Padang-Pekanbaru
