Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pembiayaan anggaran tahun 2021 mencapai 86,3 persen dari target Rp1.006,4 triliun yaitu Rp868,6 triliun seiring defisit tahun lalu hanya sebesar 4,65 persen dari batas yang ditetapkan 5,7 persen dari PDB.
"Pembiayaan anggaran kita tahun 2021 itu jauh lebih rendah dari UU APBN,” katanya dalam Raker Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani mengatakan fokus dalam menutup defisit yang utama adalah untuk penanganan pandemi COVID-19, mendorong pemulihan ekonomi nasional dan mendukung penguatan reformasi.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut anggaran Program PEN 2022 naik jadi Rp455,62 triliun
Ia menegaskan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent, terukur dan didukung oleh sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia yang sangat baik.
Sementara untuk pembiayaan utang tahun lalu adalah Rp867,4 triliun atau 73,7 persen dari APBN yakni berkurang hingga Rp310 triliun dari target seiring menurunnya defisit karena beberapa faktor.
Defisit menurun karena membaiknya penerimaan negara, optimalisasi penggunaan SAL, pemanfaatan fleksibilitas pinjaman program serta dukungan koordinasi berupa SKB III.
Pembiayaan utang ini selain untuk menutup defisit juga digunakan untuk pembiayaan investasi bagi BUMN dan BLU utamanya dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas SDM.
"Kalau kita harus memilih menyelamatkan ekonomi, masyarakat atau APBN? Maka APBN nomor tiga. APBN akan pulih kalau masyarakat dan ekonomi pulih," tegasnya.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani soroti ketepatan waktu penetapan Perda APBD
Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi defisit APBN 2021 menurun jadi 4,65 persen
Menkeu Sri Mulyani sebut pembiayaan anggaran 2021 capai 86,3 persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan pers tentang realisasi pelaksanaan APBN 2021 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (3/1/2022). Sri Mulyani menyatakan pelaksanaan APBN 2021 mencatatkan kinerja positif dengan pendapatan negara melebihi target, belanja negara optimal, pembiayaan anggaran yang lebih efisien sehingga menjadi modal positif untuk transisi menuju konsolidasi fiskal 2023. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.)
