Sumatera Selatan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama DPRD Sumselmenganggarkan tunjangan tenaga pendidikan non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2022 sebesar Rp25 miliar.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel,Syaiful Fadli di Palembang, Minggu mengatakantunjangan tersebut ditujukan sebagai honor tambahan diluar gaji pokok tenaga pendidikan non ASN di jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau kejuruan (SMA/SMK) dan sekolah luar biasa (SLB) se- Sumsel.
Besaran nilai tunjangan tersebut meningkat dibandingkan anggaran tahun 2021 senilai Rp21,1 miliar dengan jumlah penerima 9.335 orang tenaga pendidikan non ASN meliputi guru, tenaga administrasi sekolah, dan operator sekolah.
Sebab diperkirakan ada penambahan jumlah penerima yang secara spesifik masih dikalkulasikan oleh Dinas Pendidikan Sumsel.
“Ada penambahan jumlah tenaga pendidikan non ASN sebagai penerima tunjangan, jumlahnya masih dihimpun. Tidak jauh dari jumlah penerima di tahun 2021 ini,” ujarnya.
Meskipun dirasa besaran nilan tunjangan itu masih kurang mencukupi dan masih dilakukan secara bertahap akan tetapi yang perlu masyarakat ketahui bahwa pemerintah terus berupaya mensejahterakan tenaga pendidikan non ASN.
Maka dari itu, lanjutnya, diharapkan dengan adanya komitmen dari DPRD dan pemerintah tersebut tenaga pendidikan non ASN se-Sumsel terus meningkatkan mutu pendidikannya.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kepastiannya," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Riza Fahlevi mengatakan, saat ini masih sedang dalam penghimpunan jumlah penerima untuk anggaran tahun 2022 tersebut.
Selain itu diluar dari anggaran senilai Rp25 miliar tersebut pihaknya menganggarkan senilai Rp2 miliar untuk tunjangan guru non ASN di tingkat SLB se-Sumsel sebanyak 200 orang. Masing-masing dari guru itu bakal mendapatkan Rp1 juta selama 12 bulan di tahun 2022 nanti.
“Tolong jangan pikirkan besarannya yang penting konsisten terhadap kinerja. Bekerjalah sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Kami tidak mau berjanji yang muluk-muluk tapi mudah-mudahan tahun depan tunjangan ini tetap ada dan segera terealiasi,” ujarnya.
Adapun, lanjutnya, pihaknya telah menyelesaikan pemberian uang tunjangan tambahan pelaksanaan pembelajaran daring selama Juli-Desember 2021.
Masing-masing terdiri atas 6.609 orang guru non ASN di tingkat sekolah menengah atas/ kejuruan (SMA/SMK), sekolah luar biasa (SLB) mereka mendapatkan tunjangan Rp400 ribu/bulan.
Termasuk 2.424 orang tenaga administrasi sekolah mendapatkan Rp300 ribu/bulan dan 302 orang operator sekolah se-Sumsel mendapatkan Rp500 ribu/bulan.
Dari jumlah tunjangan tersebut bila diakumulasikan total yang dibayarkan senilai Rp15.861.600.000 untuk guru non ASN, Rp4.363.200.000 tenaga administrasi sekolah non ASN, Rp906.000.000 operator sekolah. Maka selama enam bulan totalnya Rp21.130.800.000.
“Itu sudah kami selesaikan,” tandasnya.
Berita Lainnya
Pasangan Anies-Muhaimin janjikan tunjangan untuk ibu hamil, guru ngaji, dan hapus PBB
18 December 2023 16:01 WIB
15.301 guru di Jawa Timur telah dapat tunjangan profesi
19 April 2023 9:11 WIB
Pengajuan tunjangan insentif untuk guru madrasah bukan PNS hingga 7 April
01 April 2023 12:56 WIB
Rapel tiga tahun, sebanyak 9.715 guru madrasah Aceh terima tunjangan kinerja
19 August 2021 14:50 WIB
Siswa SD di Pekanbaru dipulangkan karena guru-guru ikut demonstrasi
25 March 2019 14:25 WIB
Tunjangan Guru di Pekanbaru Berkurang, Ini Upaya Pemko dan DPRD
25 April 2018 13:20 WIB
Sekolah Madrasah di Riau Dapat Dana BOS Rp183 Miliar, Tunjangan Profesi Guru Rp200 Miliar
14 March 2018 18:10 WIB
Guru Bantu Riau Diminta Untuk Kembalian Gaji Dan Tunjangan, Kenapa??
18 July 2017 23:20 WIB