Airlangga Hartarto sebut Indonesia bertekad jadi penentu harga CPO global

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan roadmap hilirisasi produk kelapa sawit agar Indonesia bisa menjadi price center atau penentu harga CPO global.

“Roadmap hilirisasi telah disiapkan, antara lain peningkatan produktivitas, penunjang kegiatan hilir seperti oleofood, oleokimia dan biofuel, penciptaan ekosistem, tata kelola, capacity building dan pengembangan teknologi untuk pengembangan usaha kelapa sawit,” kata Menko Airlangga dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Airlangga Hartarto memastikan kebijakan pemerintah dukung pertumbuhan industri otomotif

Menko Airlangga mengungkapkan bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas dari sektor pertanian yang memiliki daya tahan dan yang ikut serta menopang pertumbuhan ekonomi di Q3 tahun 2021.

Industri kelapa sawit juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pemerintah memiliki visi agar industri sawit Indonesia dapat menjadi produsen sawit terbesar dan mendorong hilirisasi atau pengembangan produk turunannya.

Dengan luasan lahan 10 persen dari total global land bank for vegetable oil, Indonesia mampu menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar dan menguasai 55 persen pangsa pasar minyak sawit dunia ataupun minyak nabati. Selain itu juga mampu menghasilkan 40 persen dari total minyak nabati dunia yang sangat berperan penting dalam konteks ketahanan pangan di dunia.

Baca juga: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebut penerima bantuan subsidi upah diperluas

"Industri kelapa sawit berkontribusi pada ekspor nasional sebesar 15,6 persen dari total ekspor di tahun 2020. Nilai tersebut tentu menjadi salah satu penyumbang devisa yang secara konsisten terus meningkat meskipun di masa pandemi," ujar Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga menuturkan bahwa luas tutupan kelapa sawit nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2019 teridentifikasi sebesar 16,38 juta hektar dengan rincian, Perkebunan Sawit Rakyat sebesar 41 persen, Perkebunan Besar Negara sebesar 6 persen dan Perkebunan Besar Swasta Nasional sebesar 53 persen.

“Data-data tersebut menunjukkan bahwa Perkebunan Sawit Rakyat punya kontribusi signifikan terhadap pengembangan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia,” ungkapnya.

Baca juga: Airlangga Hartarto sebut KEK Gresik tingkatkan nilai tambah tembaga

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi krusial sebagai upaya peningkatan produktivitas dan penguatan Sumber Daya Manusia, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Program PSR juga berkontribusi di masa pandemi COVID-19 dengan penyerapan tenaga kerja dan memunculkan juga multiplier effect yang positif di daerah.

"Program PSR merupakan program strategis nasional agar produktivitas masyarakat bisa meningkat, menjaga luasan lahan, dan lahan yang ada bisa dioptimalkan,” tutur dia.

Baca juga: Tingginya harga CPO Malaysia picu naiknya harga sawit

Pemerintah juga terus berkomitmen melakukan replanting dengan target seluas 540.000 hektar yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

"Bagi lahan yang produktivitasnya kurang dari 4 ton bisa ditingkatkan dengan program replanting dan bibit unggul yang berbasis pada Good Agriculture Practices,” kata Airlangga.

Baca juga: Luas peremajaan sawit di Aceh kalahkan Riau, ini luasnya