KEMITRAAN hadirkan pola pencegahan Karhutla sistem kluster di Pelalawan

Pekanbaru (ANTARA) - KEMITRAAN melalui Program Strengthening Indonesian Capacity for Anticipatory Peat Fire Management (SIAP-IFM), hadirkan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan menitik beratkan pada pola pencegahan secara kolaboratif (kluster) di Kabupaten Pelalawan.

Program ini turut didukung oleh United Nations of Environment Programme (UNEP) serta kerjasama dengan lembaga Kishugu.

Program ini sudah dimulai sejak tahun 2017 bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yang kemudian terhenti di tahun 2019 akibat bencana COVID-19. Kini dilanjutkan kembali bersama dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan dipercontohkan di tiga Kabupaten salah satunya Kabupaten Pelalawan, dalam kolaborasi pencegahan karhutla dengan pola kluster.

"Inisiatif penyusunan rancangan peraturan Bupati Pelalawan mengenai pencegahan karhutla terpadu berbasis kluster merupakan langkah penting bagi Pelalawan. Ini merupakan hasil yang telah dinantikan dari proses penyatuan berbagai persepsi para pihak sejak April 2021. KEMITRAAN akan terus mendukung Pemkab Pelalawan merumuskan strategi sekaligus implementasi program pencegahan karhutla terpadu berbasis kluster," kata Program Director for Sustainable Governance Community KEMITRAAN, Hasbi Berliani pada acara "Konsultasi Multipihak terkait kebijakan dan kelembagaan pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan serta uji publik rancangan Peraturan Bupati tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu berbasis klaster" di Pelalawan, Rabu.

Hasbi mengatakan, program ini diharapkan dapat mengubah paradigma dari penanggulangan ke kegiatan pencegahan yang bersifat kolaboratif dan melibatkan semua pihak, seperti pemerintah daerah, Manggala Agni, TNI, Kepolisian, swasta dan kecamatan serta desa. Strategi pencegahan dan kolaborasi sangat dibutuhkan karena kebakaran di lahan gambut sulit dipadamkan.

Kata dia, serangkaian kegiatan telah dilakukan oleh KEMITRAAN dan Pemkab Pelalawan dalam rangka progam SIAP-IFM. Pada tanggal 10 November 2021, diselenggarakan konsultasi multipihak terkait kebijakan dan kelembagaan pencegahan karhutla sekaligus uji publik Ranperbup (Rancangan Peraturan Bupati) Pelalawan tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Berbasis kluster.

Kegiatan diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Henri Antonius Manalu, SH. MH , KLHK lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Anis Susanti Alianti, S.Hut., M.Si, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dra. Prasinta Dewi, MAP, Kementerian Pertanian-Ir. Iswanto, MM dan Kementerian Dalam Negeri, Drs. Edi Suharmanto, M.Si secara virtual. Kehadiran dari perwakilan pemerintah untuk memberikan masukan dan penguatan kebijakan dan kelembagaan yang mendukung model pendekatan pencegahan karhutla terpadu melalui pendekatan kluster.

Perwakilan pemerintah provinsi Riau yaitu BPBD dan DLH, perwakilan organisasi masyarakat Kalpitra, Fitra Riau, WALHI Riau dan Rel Akhlag, Asosiasi Petani, Gapki dan perusahaan yang ada di lingkup wilayah Kabupaten Pelalawan turut hadir secara langsung maupun virtual.

Salah satunya adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang memiliki program desa bebas api dan telah sukses menurunkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan.

Bupati Pelalawan, H. Zukri melalui Asisten I Setdakab Pelalawan Zulhelmi mengatakan,

Pemerintah Kabupaten Pelalawan sangat serius memperbaiki lingkungan hidup di Pelalawan.

"Fokus kita lebih kepada pencegahan tahun ini, kita targetkan penghijauan dengan menanam 1 juta pohon di Pelalawan, selain itu pemerintah daerah juga menggiatkan sosialisasi dan pemasangan rambu-rambu peringatan di lokasi strategis yang rawan karhutla," kata Zulhelmi.

Zulhelmi juga menambahkan, bahwa pihaknya juga melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan pencegahan karhutla di antaranya dengan mengembangkan sumur resapan sederhana yang ramah lingkungan yang kita namai Sumur Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Akhlag), serta mulai menyusun regulasi tentang pencegahan yang kolaboratif.

Sementara itu Johan Kieft selaku perwakilan UNEP di Indonesia menyampaikan apresiasinya karena sudah diterima membantu dalam kerjasama tersebut.

"UNEP sangat senang dapat membantu Pemerintah Indonesia melalui dukungan KEMITRAAN untuk menerapkan pendekatan kluster yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dalam usaha pencegahan Karhutla," kata Johan Kieft.

Sekedar informasi Kabupaten Pelalawan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar di Provinsi Riau dengan luas wilayah 1.306.729 Ha. Pelalawan memiliki lahan gambut seluas 679.731 Ha atau sekitar 52% dari keseluruhan luas wilayah. Dengan mayoritas wilayah yang merupakan lahan gambut, Kabupaten Pelalawan memiliki risiko tinggi akan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Berdasarkan data BPBD Provinsi Riau untuk semester pertama tahun 2021 saja kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Pelalawan sudah mencapai luasan 70 Ha.

Selama dua dekada KEMITRAAN bekerja untuk mendorong prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan transparan dalam pemerintah, masyarakat dan bisnis yang sejalan dengan prinsip anti korupsi, HAM dan kelestarian alam.

KEMITRAAN membangun jaringan erat dengan lembaga internasional, pemerintahan pusat hingga gerakan akar rumput, untuk berkolaborasi secara strategis. KEMITRAAN adalah satu-satunya organisasi Indonesia yang terakreditasi untuk menyalurkan dana internasional Adaptation Fund dan Green Climate Fund untuk ketahanan negara berkembang terhadap perubahan iklim. Pada tahun 2020, KEMITRAAN masuk dalam kategori 2020 Think Tank With The Most Significant Impact on Public Policy yang dikeluarkan oleh Think Tanks and Civil Societies Program dari University of Pennsylvania, Amerika.