Pekanbaru (ANTARA) - Politik Uang menjadi topik terhangat menjadi perbincangan dalam pelatihan pendidikan politik bagi perempuan yang di taja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bekerjasama dengan komisi VDPRD Riau di Pekanbaru, Rabu (22/9/2021).
Kaum perempuan yang menjadi peserta adalah dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) se-Provinsi Riau dari berbagai organisasi sayap partai. Merekapenuh semangat menyampaikan berbagai pengalamannya ketika narasumber, Dosen Lancang Kuning, Fajarwati Kusuma memberikan materi tentang komunikasi politik perempuan.
Fajar menjelaskan perempuan bisa maju duduk di lembaga legislatif tanpa politik uang, akan tetapi bisa menggunakan jaringan. "Jaringan dapat digunakan untuk maju di kancah politik, namun hal itu tidak mudah, tidak instan, perlu dilakukan secara rutin dan membutuhkan waktu lama," kata dia.
Dia menyebutkan, nilai-nilai yang baik jangan sampai melukai demokrasi, sebab merubah mindset yang susah, membangun jaringan bukan pekerjaan instan, butuh waktu yang lama.
Menanggapi itu, para peserta mengatakan bahwa tanpa uang mana bisa dapat duduk terpilih menjadi anggota dewan. Silih berganti mereka menceritakan pengalamannya tentang politik uang.
Meski sudah membentuk, memakai jaringan namun ujung-ujungnya pasti berurusan dengan uang.
Selain itu, topik diskusi yang cukup ramai diperbincangkan ketika hadir menjadi narasumber Ketua KPU Provinsi Riau, Ilham Yasir memaparkan soal 30 persen kuota perempuan di lembaga legislatif.
Dia menjelaskan bahwa peraturan itu sudah mulai diterapkan dimana jika parpol menyerahkan syarat menjadi peserta pemilu harus memenuhi kuota 30 persen, bukan hanya sekedar syarat administrasi, jika tidak maka akan digugurkan.
Dari sejumlah peserta menyampaikan salah satunya adalah Rina Hasan menyarankan agar pemerintah tidak setengah hati membuat peraturan tentang kuota 30 persen, jangan hanya untuk memenuhi syarat saja.
"Jika memang pemerintah serius harusnya kuota 30 persen itu adalah syarat yang duduk, jika memang tidak ada yang memilih perempuan yah biarkan saja kursi itu kosong", kata dia disambut riuh tepuk tangan peserta lainnya.
"Para peserta sebanyak 150 orang yang dibagi dua angkatan ini berasal dari 12 kabupaten/kota, dan pelaksanaan kegiatan ini merupakan pokok pikiran anggota DPRD Riau Ade Hartati yang juga Ketua DPD KPPI Riau", ujar Wakil Sekretaris KPPI Riau, Gusmiar Ridwan.
Seluruh peserta begitu antusias mengikuti kegiatan pelatihan itu selama tiga hari dua angkatan.
Politik uang jadi perbincangan di pelatihan plitik perempuan
Ilustrasi spanduk polituk uang. (ANTARA/Arnas Padda)
