Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendesak kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) untuk menyederhanakan sistem birokrasi.
Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf secara daring saat menyampaikan pidato kunci pada Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2021 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Denpasar, Bali, Kamis.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin dorong percepatan kodifikasi produk halal
"Sebagai Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPBRN), saya minta kepada kementerian, lembaga dan pemda yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi agar segera melaksanakannya sesuai arahan Presiden," kata Wapres dari kediaman resmi wapres di Jakarta.
Wapres juga mengimbau kepada seluruh K/L dan pemda untuk mempertimbangkan prinsip transparansi, keadilan, obyektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan penyederhanaan birokrasi.
Proses penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah juga tidak merugikan aparatur sipil negara (ASN), baik secara kesejahteraan maupun karir, terhadap mereka yang mengalami transformasi jabatan.
"Arahan Presiden, penyederhanaan ini ditekankan pada tiga aspek yang meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja dan transformasi jabatan," tutur Wapres.
Wapres juga meminta seluruh ASN memiliki pola pikir baru dan menerapkan budaya kerja yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) guna memberikan terobosan dan inovasi bagi kemajuan bangsa.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi dengan Wapres Ma’ruf mengatakan penyederhanaan di instansi pusat dan K/L telah mencapai 90 persen.
Persentase penyederhanaan tersebut setara dengan pemangkasan sebanyak 39.000 jabatan tingkat eselon III dan eselon IV. Selain pemangkasan jabatan eselon tersebut, reformasi birokrasi juga dilakukan dengan membubarkan sejumlah lembaga non-struktural.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin sebut vaksinasi anak 12-17 tahun tepat karena mortalitas tinggi
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin minta sertifikat halal internasional untuk produk Indonesia
Berita Lainnya
Mensos-Menko Pemberdayaan Masyarakat percepat nol kemiskinan ekstrem di Indonesia
18 December 2024 17:19 WIB
Kemenag berhasil raih anugerah keterbukaan informasi publik
18 December 2024 17:00 WIB
Dokter menekankan pentingnya untuk mewaspadai sakit kepala hebat
18 December 2024 16:37 WIB
Indonesia Masters 2025 jadi panggung turnamen terakhir The Daddies
18 December 2024 16:28 WIB
Menko Pangan: Eselon I Kemenko Pangan harus fokus pada percepatan swasembada pangan
18 December 2024 16:13 WIB
ASEAN, GCC berupaya perkuat hubungan kerja sama kedua kawasan
18 December 2024 15:57 WIB
Pramono Anung terbuka bagi parpol KIM Plus gabung tim transisi pemerintahan
18 December 2024 15:51 WIB
Pertamina berencana akan olah minyak goreng bekas jadi bahan bakar pesawat
18 December 2024 15:12 WIB