DPR apresiasi Kemenhub yang menyiapkan kapal laut bagi pekerja migran mudik

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mengapresiasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menyiapkan kapal laut bersubsidi untuk mengantarkan pekerja migran Indonesia yang baru tiba dari Malaysia dan Singapura serta menjalani karantina di Batam sebelum kembali ke daerah asal.

"Saya berikan apresiasi kepada Kemenhub yang akan menyiapkan kapal laut bersubsidi untuk para PMI (Pekerja Migran Indonesia) pulang ke daerahnya masing-masing," kata Toriq Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Menaker dorong calon pekerja migran masuk dalam prioritas penerima vaksin COVID-19

Toriq memaparkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 disebutkan bahwa larangan penggunaan transportasi laut dikecualikan di antaranya bagi pemulangan PMI.

Ia mengungkapkan dari catatan Ketua Satgas Pemulangan PMI Kepri saat ini masih terdapat sekitar 700 orang PMI yang menjalani karantina di Batam, sebagai upaya memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19. Selain itu, ujar dia, ada sebanyak 69 orang dinyatakan positif dalam perawatan.

"Saya berharap PMI yang dipulangkan adalah mereka yang dua kali tes usap COVID-19 hasilnya negatif. Tidak boleh ada mafia karantina," kata Toriq.

Anggota Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu juga menyebutkan ke depannya pekerjaan pemulangan PMI akan semakin berat, karena jumlahnya terus bertambah sehingga diharapkan berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki tupoksi terkait PMI agar terus berkoordinasi.

Ia juga menekankan pentingnya agar kebijakan larangan mudik periode 6-17 Mei juga harus terus disosialisasikan kepada WNI yang ada di luar negeri.

"Diharapkan Kementerian Tenaga Kerja sebagai leading sector PMI, mengimbau PMI untuk menunda mudik Lebaran pada tahun ini," harap Toriq.

Baca juga: Taiwan hingga saat ini masih tangguhkan penempatan pekerja migran karena pandemi

Baca juga: 35 organisasi suarakan persoalan perempuan di Indonesia

Pewarta: M Razi Rahman