Krisis Listrik Pelalawan Jangan Salahkan Industri

id krisis listrik, pelalawan jangan, salahkan industri

Krisis Listrik Pelalawan Jangan Salahkan Industri

Pekanbaru, (antarariau) - Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau, M Herwan, meminta pemerintah daerah jangan menyalahkan industri terkait krisis listrik yang kini melanda Kabupaten Pelalawan akibat tersendatnya suplai dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

"Pemerintah daerah harus bijak, jangan cepat-cepat dibebankan masalah ini ke industri dan harus liat penyebabnya secara komprehensif," kata Herwan kepada ANTARA di Pekanbaru, Senin.

Krisis listrik terjadi di Kota Pangkalan Kerinci, Pelalawan, sejak pekan lalu akibat suplai listrik dari pembangkit RAPP mengalami gangguan karena alat penghubung pada CLR (Current Limitter Reactor) tersambar petir. Dampaknya, pemadaman listrik kerap terjadi sampai lebih dari enam jam.

Pembangkit listrik RAPP melalui anak perusahaan Riau Prima Energi (RPE) sejak 1994 terus mensuplai listrik untuk kebutuhan warga Kota Pangkalan Kerinci, Pelalawan, dengan menyalurkannya ke PLN dan BUMD Tuah Sekata.

Herwan mengaku menyayangkan sikap pemerintah daerah yang langsung menyurati perusahaan yang intinya agar perusahaan juga harus mengurangi penggunaan listrik di fasilitas kompleks, apabila listrik ke masyarakat padam. Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya mencari solusi dan memberi pengertian kepada masyarakat karena kerusakan terjadi karena faktor alam, bukan kesalahan dari manusia.

"Sudah bagus industri masih mau memberikan listrik untuk masyarakat. Kalau industri terus disalahkan, itu bisa menjadi tendensi buruk pemerintah daerah kepada investor," ujarnya.

Selain itu, Herwan menilai pemerintah daerah seharusnya lebih mendorong agar investasi pembangkit listrik makin cepat direalisasikan di Pelalawan. Menurut dia, Pelalawan sudah memiliki rencana penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar gas, namun prosesnya masih terganjal harga pembelian PLN yang terlalu murah.

"Pemerintah daerah harus proaktif, jangan menunggu pemerintah pusat. Ada cadangan gas yang harusnya bisa digunakan untuk pembangkit listrik punya sendiri dan itu yang harus dipercepat," katanya.