Kemenkeu sebut pendapatan BLU sepanjang 2020 mampu tumbuh 40,2 persen

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto menyebutkan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sepanjang tahun lalu telah mampu tumbuh 40,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari Rp48,9 triliun menjadi Rp69,68 triliun.

Hadiyanto menyatakan realisasi pendapatan BLU yang masuk sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam struktur APBN ini merupakan 139 persen dari target sekitar Rp50 triliun.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Buka Rapat Koordinasi BLU 2016

"Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh BLU yang sepanjang 2020 telah berkinerja dengan baik di tengah tantangan pandemi dan penurunan ekonomi global," katanya dalam acara BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, pendapatan BLU pada tahun ini juga diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp78,8 triliun dari target Rp58,8 triliun sedangkan untuk 2022 diproyeksikan mencapai Rp82,6 triliun.

Hadiyanto melanjutkan, jumlah BLU turut mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yakni 182 pada 2016, 203 pada 2017, 217 pada 2018, 236 pada 2019, dan 244 pada 2020.

Ia merinci 244 BLU terdiri dari BLU yang memberikan layanan dasar yaitu BLU kesehatan sejumlah 105 dan BLU pendidikan sebanyak 101 sedangkan BLU layanan lainnya seperti pengelola dana 10 BLU, pengelola kawasan lima BLU dan penyediaan barang dan jasa lainnya 23 BLU.

"Sebagai agen pemerintah BLU dituntut untuk melakukan langkah-langkah yang extraordinary di bidangnya masing-masing sehingga diharapkan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hadiyanto menjelaskan selama masa krisis BLU dituntut memberikan extra effort dan inovasi untuk penanganan pandemi serta memberikan pengembangan layanan dengan pembiayaan alternatif, link and match dengan kebutuhan industri dan optimalisasi aset.

Selain itu, BLU juga dituntut untuk mampu mewujudkan digitalisasi layanan dengan menggunakan economic sharing baik e-rekam media untuk kesehatan, virtual account, marketplace, serta pembayaran dengan digital money.

"Langkah extraordinary harus fokus pada layanan masyarakat karena sejalan dengan arahan Presiden bahwa pengolahan BLU oleh instansi pemerintah harus mengedepankan kualitas pelayanan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat," jelasnya.

Tak hanya itu, Hadiyanto menuturkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menginstruksikan BLU untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal dan baik dengan adanya efisiensi biaya, waktu serta proses bisnis meskipun tidak mengutamakan profit.

"Di tengah masa pandemi kehadiran BLU dituntut untuk dapat memberikan respon cepat dalam meningkatkan kegiatan dan penyediaan pelayanan yang sustainable untuk menghadapi kondisi new normal," tegasnya.

Baca juga: Pemprov Segera Dirikan BLU Kelola RS Jiwa

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah