Jakarta (ANTARA) - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyambut baik kebijakan pemerintah yang tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021 karena kebijakan pelarangan mudik seperti tahun lalu justru menyulitkan masyarakat.
"Dilarang malah tidak efektif, tetap saja ada yang melakukan perjalanan dalam jumlah besar. Dan tahun ini juga sudah ada vaksin," kata Djoko kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Menhub Budi Karya: Prinsipnya pemerintah tidak melarang mudik Lebaran tahun ini
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021, dan Kemenhub akan membuat mekanisme protokol kesehatan ketat bersama Gugus Tugas COVID-19.
"Kami akan lakukan koordinasi dan sinergi bersama Gugus Tugas COVID-19 dengan melakukan pengetatan dan tracing terhadap masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.
Djoko menilai mobilitas masyarakat yang tinggi pada libur lebaran akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang selama ini terdampak oleh pandemi COVID-19.
Ia menekankan yang terpenting adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat mulai dari tempat keberangkatan, selama perjalanan, sampai di tempat kedatangan.
"Contohnya pengaturan soal tempat duduk, dan pemakaian masker selama perjalanan. Juga pembatasan jumlah pengunjung di daerah wisata, itu yang harus dikendalikan," katanya.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini juga mendorong pemerintah menyediakan fasilitas yang mendukung penerapan protokol kesehatan. Selain itu, memperbanyak fasilitas tes GeNose di simpul-simpul transportasi seperti bandara, pelabuhan, terminal, stasiun, hingga jalan tol.
"Sebaiknya juga diperbanyak tes GeNose gratis di berbagai lokasi-lokasi strategis di sepanjang jalur mudik," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak akan melarang mudik pada 2021 ini menunjukkan bahwa ada ketidak-konsistenan pemerintah dalam memerangi COVID-19.
"Kita semua tahu bahwa masalah COVID-19 sampai sekarang belum tuntas dan kita juga tahu kalau kerumunan orang dapat menjadi pemicu penularan. Kalau pemerintah tidak tegas membuat kebijakan mudik sejak awal, selain membuka kemungkinan terjadi peningkatan Covid-19, juga akan membuat masyarakat bingung kalau nanti tiba-tiba kebijakannya berubah, misalnya melarang mudik karena ada peningkatan jumlah kasus positif," kata Darmaningtyas.
Menurut dia lebih baik pemerintah tegas sejak awal, mengingat pandemi Covid-19 belum ada tanda-tanda selesai, pemerintah sudah harus memutuskan bahwa dilarang mudik pada Lebaran 2021 ini.
"Kalau saya sih usul dilarang mudik, belajar dari libur-libur yang lalu, saat itu terjadi kenaikan penderita Covid, masa pemerintah tidak belajar dari kasus tersebut," pungkasnya.
Baca juga: Korlantas Polri: Tidak ada kejadian yang menonjol selama arus mudik-balik
Baca juga: Puncak arus mudik liburan panjang di GT Palimanan akan terjadi Rabu
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Pemerintah tidak melarang mudik Lebaran 2021, Ini kata pengamat transportasi
Dokumentasi - Suasana arus mudik lebaran di Pelabuhan Sampit pada Mei 2019 lalu yang umumnya merupakan pekerja yang hendak pulang ke kampung halamannya. (ANTARA/Norjani)
