Jenewa (ANTARA) - Sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk memastikan keadilan atas kejahatan perang yang dilakukan oleh semua pihak di Suriah telah memberikan informasi dan bukti kepada 12 peradilan nasional, ungkap ketuanya pada Senin (15/3) ketika negara itu menandai satu dekade perang.
Video, foto, citra satelit, "dokumen tersiar", pernyataan saksi dan sampel forensik membentuk "situasi terdokumentasi terbaik sejak akhir Perang Dunia Kedua", kata Catherine Marchi-Uhel dari Mekanisme Imparsial dan Independen Internasional yang menyelidiki kejahatan paling serius di Suriah.
Baca juga: Junta militer berusaha ganti dubes Myanmar untuk PBB
"Itu tidak membuat jalan keadilan menjadi mudah, tetapi memungkinkan," kata Marchi-Uhel, mantan hakim Prancis, pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh Inggris.
Tim kecilnya di Jenewa sedang membangun arsip dari sejumlah besar bukti dan informasi dan mengabsahkannya sesuai dengan standar hukum pidana internasional, katanya.
"Kami bekerja sama dan membantu penyelidikan dan penuntutan di 12 peradilan berbeda. Kami telah menerima 100 permintaan bantuan sehubungan dengan 84 penyelidikan dan penuntutan yang berbeda," kata Marchi-Uhel. Tim itu telah berbagi informasi dan bukti untuk 39 dari 100 investigasi.
Marchi-Uhel, mengacu pada 12 (lembaga) peradilan, kemudian mengatakan kepada Reuters: "Sebagian besar berada di Eropa".
Pengadilan di kota Koblenz, Jerman bulan lalu menghukum mantan anggota layanan keamanan Presiden Suriah Assad 4- 1/2 tahun penjara karena bersekongkol dalam penyiksaan warga sipil, vonis pertama untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang saudara Suriah.
Paulo Pinheiro, yang mengepalai panel terpisah dari penyelidik kejahatan perang PBB yang menyimpan daftar tersangka rahasia, mengatakan pada acara Senin: "Sampai saat ini, Komisi Penyelidikan telah mengumpulkan informasi awal tentang lebih dari 3.200 tersangka pelaku individu.
"Itu termasuk individu-individu dari semua pihak yang berkonflik, termasuk pasukan pemerintah dan pro pemerintah, kelompok bersenjata anti pemerintah, dan organisasi teroris yang terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hayat Tahrir al-Sham dan ISIL," katanya.
Baca juga: PBB khawatir kudeta militer perburuk nasib warga Muslim Rohingya di Myanmar
Baca juga: PBB kecam aksi kudeta militer di Myanmar
Sumber: Reuters
Penerjemah: Mulyo Sunyoto
Berita Lainnya
Menteri ESDM Bahlil sebut kenaikan PPN 12 persen tak pengaruhi harga BBM
19 December 2024 16:58 WIB
Prof Haedar Nashir terima anugerah Hamengku Buwono IX Award dari UGM
19 December 2024 16:35 WIB
NBA bersama NBPA hadirkan format baru untuk laga All-Star 2025
19 December 2024 16:16 WIB
PPN 12 persen, kebijakan paket stimulus dan dampak terhadap ekonomi
19 December 2024 15:53 WIB
Pertamina Patra Niaga siap lanjutkan program BBM Satu Harga di 2025
19 December 2024 15:47 WIB
BNPT-PBNU sepakat terus perkuat nilai Pancasila cegah ideologi radikalisme
19 December 2024 15:38 WIB
Maskapai Garuda Indonesia tambah pesawat dukung operasional di liburan
19 December 2024 15:19 WIB
Kemenekraf berkolaborasi untuk bantu promosikan produk kreatif
19 December 2024 14:52 WIB