Pekanbaru (ANTARA) - Tim Panitia Kerja Minyak dan Gas Bumi (Panja Migas) Komisi VII DPR RI melakukan rapat dengar pendapat di Kota Pekanbaru, Selasa, untuk meninjau kesiapan peralihan Blok Rokan di Provinsi Riau.
Ketua Tim Panja Migas Komisi VII DPR RI, Alex Noerdin, mengatakan kunjungan lapangan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi teknis dan masukan tentang peralihan pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada 8 Agustus 2021 mendatang.
Rapat dengar pendapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Riau Syamsuar, Tokoh Masyarakat Riau, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Kepala SKK Migas, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT PGN Tbk dan Presiden Direktur PT CPI.
"Pembicaraan terkait progres peralihan Blok Rokan, dan progres pipanisasi Blok Rokan dan lain-lainnya," kata Alex.
Alex Noerdin berharap pada kunjungan ini bisa mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dilapangan khususnya terkait dengan bidang tugas Panja Migas komisi VII DPR RI.
Gubernur Riau Syamsuar berharap produksi minyak di Provinsi Riau bisa dimaksimalkan karena Pemprov Riau telah mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan saat masa alih kelola yang akan dilakukan pada Agustus 2021 mendatang.
Pertama, ia mengatakan Pemprov Riau telah memfasilitasi dan menjaga situasi aman dan kondusif dalam peralihan dan kontrak kerja oleh PT PHR. Kedua, kesiapan BUMD dan perusahaan lokal dalam kerjasama B-to-B (business-to-business) selaku vendor atau kontraktor di semua sektor, baik operator maupun jasa penunjang.
"Ketiga, menekankan pada PT PHR agar melakukan keterbukaan informasi atas kebutuhan tenaga kerja Pertamina," katanya.
Keempat, ia mengatakan Pemprov Riau membantu menyelesaikan permasalahan lahan, aset limbah lingkungan Chevron dan kontrak lainnya secara komplek dan komprehensif. Kelima, penyerahan beberapa aset CPI atau barang milik negara lainnya yang dibutuhkan atau dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat Riau. Dalam hal ini Gubri mencontohkan adanya kantor pemerintah di Dumai, aset tanah Pemprov di Dumai, pembangkit listrik yang dibangun anak perusahaan Chevron di Duri.
"Lalu keenam yakni pemberdayaan BUMD dan perusahaan lokal, ini diharapkan agar tim pengadaan barang dan jasa PT PHR berkedudukan di Pekanbaru," ujarnya.
Ketujuh, Gubri Syamsuar menginginkan agar kantor PT PHR harus berada di Pekanbaru untuk memudahkan koordinasi dengan Pemprov Riau dan kabupaten/kota, instansi vertikal serta semua pihak terkait.
Baca juga: Tak ada perubahan besar saat alih kelola Blok Rokan
Delapan, vendor selaku kontraktor di pengelola Blok Rokan, kata Gubri harus memiliki NPWP dan berkedudukan di Riau. Sembilan, dalam hal pelaksanaan B to B, Gubri mengharapkan adanya perhatian khusus Pemerintah Pusat terhadap BUMD dan perusahaan lokal secara langsung.
Masih kata Gubri, dalam alih kelola ladang minyak Blok Rokan, ia menginginkan agar putra daerah yang mempunyai kompetensi untuk posisi penting dalam dewan komisaris dan direksi di PT PHR harus mendapat perhatian. "Selain itu, kita juga minta diperhatikan pengusaha lokal dan masyarakat tempatan yang memiliki kemampuan dalam kegiatan jasa penunjang migas," ujarnya.
Pemprov Riau sebut Gubri, siap untuk membantu memfasilitasi perizinan dalam masa transisi pengalihan Blok Rokan. Serta ia juga berharap supaya pelaksanaan realisasi saham partisipasi (participating interest/PI) 10 persen dari PT CPI tidak terlalu lama.
"Dengan persiapan yang telah dilakukan, kami tentunya berharap produksi migas bisa maksimal di tangan PT PHR, sebab kita ketahui bahwa sekarang kondisi masyarakat sangat bergantung pada minyak dan gas yang ada di Riau," demikian Syamsuar.
Baca juga: Pertamina janjikan Blok Rokan akan dongkrak ekonomi Riau
Baca juga: Riau ingin BUMD kelola pembangkit listrik Blok Rokan eks Chevron, begini penjelasannya
Panja Migas DPR RI tinjau kesiapan alih kelola Blok Rokan
Gubernur Riau Syamsuar (kiri) bersama Ketua Tim Panja Migas Komisi VII DPR RI, Alex Noerdin, di Kota Pekanbaru, Selasa (9/3/2021). (ANTARA/HO-Diskominfotik Riau)
