Pekanbaru (ANTARA) - Pemprov Riau mengejar realisasipembentukan perhutanan sosial seluas 934.518 hektare hingga 2024, yang sempat terkendala akibat pandemi COVID-19.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLKH) Riau MamunMuroddi Pekanbaru, Senin, menyatakan program perhutanan sosial untuk Riau sebenarnya sudah diluncurkan sejak 2020.
Berdasarkan Peta Indikator dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Riau mendapat alokasi 1.270.143,47 hektare (ha).
Selama 2020, lanjutnya, realisasi dari perhutanan sosial di Riau mencapai 124.953 ha.
"Namun karena tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, status zona wilayah beberapa permohonan PS belum ditindaklanjuti. Pada tahun 2021 kita berharap lokasi sasaran percepatan dapat direalisasikan sesuai dengan target," katanya.
Ia menjelaskan secara Pemprov Riau berusaha mempercepat realisasi Perhutanan Sosial (PS) secara bertahap. Pada tahun 2021 ditargetkan bisa mencapai seluas 219.886 Ha. Kemudian pada 2022 targetnya seluas 274.858 Ha, 2023 seluas 261.115 Ha, dan 2024 seluas 164.915 Ha.
Sampai saat ini izin PS yang telah diberikan ada sebanyak 79 izin pada areal seluas 124.953,82 Ha, yang meliputi 25.513 kepala keluarga (KK) melalui Skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat.
Selain PS yang telah mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, lanjut Murod, di Riau juga terdapat 84 unit PS yang sedang dalam proses.
Sebanyak 84 unit PS itu telah dibahas oleh DPRD ada sebanyak 51 unit seluas 124.000 Ha. Dan telah direkomendasi pak Gubernur ke Kementerian LHK sebanyak 22 unit seluas 88.000 Ha.
"Kemudian telah dilakukan verifikasi teknis oleh Kementerian LHK sebanyak 11 unit seluas 18.000 Ha," katanya.
Pemerintah Pusat menargetkan Perhutanan Sosial berdasarkan PIAPS revisi V melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Surat Keputusan 2111/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2020 lebih kurang seluas 13.911.867 Ha.
Dari target PS tersebut, hingga saat ini pemerintah telah merealisasikan sebanyak 6.696 izin pada areal seluas 4.406.462,08 Ha, meliputi 882.035 Kepala Keluarga (KK).
Baca juga: Riau miliki dua hutan adat yang diakui pemerintah, begini manfaatnya
Baca juga: Presiden Jokowi serahkan 73.670 ha SK Perhutanan Sosial di Riau besok, begini penjelasannya
Baca juga: (Opini) - Perhutanan Sosial di Riau dalam Babak Menunggu "Godot"
Berita Lainnya
6,3 juta hektare lahan rakyat peroleh persetujuan perhutanan sosial
28 October 2023 14:12 WIB
Perhutanan sosial "pupuk subur" untuk kembalikan tutupan hutan di Jambi
07 January 2023 17:02 WIB
Riau miliki dua hutan adat yang diakui pemerintah, begini manfaatnya
29 February 2020 10:02 WIB
Presiden Jokowi serahkan 73.670 ha SK Perhutanan Sosial di Riau besok, begini penjelasannya
20 February 2020 16:20 WIB
(Opini) - Perhutanan Sosial di Riau dalam Babak Menunggu "Godot"
26 January 2019 15:16 WIB
WALHI: Realisasi perhutanan sosial di Riau hanya 6 persen
25 January 2019 15:52 WIB
Pokja Perhutanan Sosial Riau Belum Terbentuk, Ini Tanggapan KLHK
26 January 2018 18:00 WIB
KLHK Verifikasi Hutan Adat di Kampar untuk Perhutanan Sosial
26 January 2018 16:45 WIB